Sulit, Jadi Presiden Tiga Kali Pilihan

Senin, 26 Desember 2022 12:21
(6 pemilihan)

Keinginan sebagian pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dia terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga kalinya, sulit terwujud. Untuk menjadi Presiden ketiga kalinya, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 harus diamandemen lagi, atau kembali ke UUD 1945 yang asli.

Sebagian kelompok orang yang anti Jokowi menghimbau kepada para aktivis yang ingin kembali ke UUD 1945 untuk menahan diri, jangan sekarang. Usulan kembali ke UUD 1945 baru boleh dilakukan setelah Pilpres 2024. Kalau sampai kembali ke UUD 1945 disetujui pada tahun 2023, berarti peluang Jokowi maju lagi terbuka lebar. Jokowi bisa meniru Pak Harto untuk terpilih sebagai Presiden RI berkali-kali, bahkan bisa meniru Bung Karno yang ingin menjadi presiden seumur hidup.

Sekelompok orang anti Jokowi ini tidak rela kalau Jokowi bisa meniru Pak Harto atau Bung Karno. Mereka akan turut bergerak mengembalikan UUD 1945 setelah Pilpres 2024. Ini bisa diartikan, sekelompok orang anti Jokowi ini membolehkan presiden baru yang terpilih pada Pilpres 2024 untuk meniru Pak Harto atau Bung Karno. Jadi catat, kelompok ini hanya benci kepada Jokowi, tetapi rela kembali ke UUD 1945 yang asli.

Ingat UUD 1945 yang asli itu tidak sempurna, yang bisa membuat presiden, siapa pun orangnya, untuk menjadi diktator di Indonesia. Dan, UUD 1945 yang asli tidak melindungi hak-hak asasi warga negara.

Banyak yang ingin jadi Presiden

Selain dilarang konstitusi untuk menjadi presiden yang ketiga kali, banyak pimpinan partai politik yang ingin menjadi presiden. Oleh karena itu hasrat untuk kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh dukungan dari partai-partai politik yang ada di DPR RI.

Bahkan PDIP, partai pendukung Jokowi pun, tidak pernah menyampaikan hasrat untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Kita catat gerakan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, tokoh PDIP yang didambakan menjadi pengganti Jokowi.

Prabowo yang pernah menyatakan mendukung upaya kembali ke UUD 1945, juga tidak mengulangi keinginan itu lagi saat ini, karena dia ingin menjadi Presiden RI, setelah berkali-kali gagal dalam Pilpres. Nasdem juga tidak menyiarkan ikhtiar kembali ke UUD 1945, karena Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Koalisi partai politik yang lain juga tidak ada yang menyuarakan kembali ke UUD 1945, walaupun mereka belum punya capres sendiri. Konon Golkar akan mencalonkan tokoh partainya jadi capres 2023. Selain itu, banyak pimpinan partai politik yang antre untuk menjadi cawapres pada pilpres 2024.

Perang antar kapitalis

Kemungkinan besar sekelompok orang anti Jokowi itu didukung dan mungkin didanai oleh para kapitalis yang tidak suka kalau Jokowi jadi presiden lagi, untuk yang ketiga kalinya. Cara yang paling mudah adalah kampanye agar UUD 1945 hasil amandemen tidak diubah dahulu, sehingga peluang Jokowi untuk menjadi Presiden ketiga kalinya tertutup.

Mengapa sekelompok kapitalis itu marah kepada Jokowi? Mereka marah karena keuntungan yang sering diperolehnya menjadi berkurang. Sebagai contoh adalah kasus nikel. Biasanya Indonesia hanya mengekspor bijih nikel dengan harga yang murah.

Kemudian Jokowi melakukan hilirisasi nikel, dan melarang ekspor bijih nikel. Indonesia membangun smelter untuk mengolah bijih nikel, dan kemudian menjual nikel olahan itu ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal, dengan demikian penerimaan Indonesia lebih banyak. Ada puluhan “nickel smelter plant” di Indonesia. Selain itu, hilirisasi itu membuka lapangan kerja di Indonesia. Indonesia mengundang siapa pun untuk membangun smelter dan industri lainnya di Indonesia.

Para pemilik modal tentu saja marah, dan mempengaruhi pemerintahan di Uni Eropa untuk mengajukan masalah ini ke WTO. Ternyata WTO mendukung para kapitalis itu dan memaksa Indonesia untuk menjual bijih nikel dengan harga murah. Mereka adalah oligarki di Eropa, atau lebih tepat plutokrasi, yang mampu mendikte kekuatan politik yang sedang memerintah di Uni Eropa. Tentu saja mereka punya teman-teman di Indonesia, yang mengatakan bahwa ekspor bijih nikel lebih menguntungkan, dengan berbagai penjelasannya.

Walau kalah, Jokowi tidak menyerah. Indonesia banding. Perlawanan Jokowi ini disampaikan secara terbuka, di mana-mana, termasuk waktu bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa di Belgia, 15 Desember 2022.

Presiden Jokowi menyatakan:
“Saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours.”

Kemudian Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, 15/12/2022, menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Siapa saja para kapitalis pendukung pemerintahan Jokowi saat ini, yang sering disebut oligarki? Tentu saja banyak juga, yang para kapitalis yang ingin membangun industri di Indonesia, termasuk mereka yang bersemangat melakukan hilirisasi terhadap produk-produk pertambangan? Apakah Jokowi termasuk bagian oligarki itu? Kelompok orang yang anti Jokowi tidak yakin bahwa Jokowi itu bagian dari oligarki.

Jokowi hanya dianggap sebagai boneka dari oligarki. Ada juga yang menyatakan, he is not clever enough, untuk menjadi bagian dari oligarki.

Ejekan kepada Jokowi sengaja menggunakan bahasa Inggris, agar dirasakan tidak terlalu kasar. Namun perlu diingat, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang mengajukan RAPBN dan melaksanakan APBN. Jokowi juga pemegang kebijakan pemerintah, dan bulan Juni 2023, bijih bouksit dilarang dieksport.

Kelompok kapitalis mana yang menang nanti.

Bagi kelompok anti Jokowi, yang akan dipilih menjadi Presiden pada Pilpres 2025 adalah orang yang bisa melakukan dejokowisasi, sehingga keuntungan mereka membesar lagi. Perpindahan ibukota negara ke Kalimantan hampir pasti dibatalkan.
Bagi pendukung Jokowi, mereka akan mendukung calon Presiden yang akan melanjutkan kebijakan ekonomi dan politik Jokowi. Ekspor bahan tambang mentah, akan tetap dilarang. Hilirisasi dilanjutkan.

Pembangunan ibukota baru di Kalimantan diteruskan. Mari kita pantau Pilpres 2024.

(Muhammad Ridlo Eisy, Pemimpin Redaksi inharmonia.co).*

Baca 317 kali
Bagikan: