Polarisasi, Peta Politik Indonesia Pilihan

Rabu, 02 November 2022 08:16
(7 pemilihan)

Luar biasa, Nasdem di bawah pimpinan Surya Paloh (SP), memilih Anies Baswedan (AB) sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2024. Surya Paloh berperan sebagai “King maker”.

Ingat Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018? Nasdem memilih Ridwan Kamil (RK) sebagai Calon Gubernur (Cagub), dan RK menang dan terpilih sebagai Gubernur Jabar 2018-2023. Ridwan Kamil mengalahkan cagub-cagub yang didukung PDIP, Golkar+Partai Demokrat, Gerindra+PKS+PAN. Waktu pilgub Jabar 2018, Nasdem berhasil merangkul PKB, PPP dan Hanura.

Apakah SP dengan Nasdem-nya akan berhasil menjadikan AB sebagai Presiden RI, sebagaimana keberhasilan SP menjadikan RK sebagai Gubernur Jabar. Belum tentu, masalah poltik Indonesia lebih besar dan lebih sulit. Peta politik Pilpres 2024 sudah berubah. Simak sikap PKB. Waktu pilkada Jabar, PKB ikut dukung RK jadi Gubernur. Sekarang, Muhaimin Iskandar tegas menyatakan tidak akan berkoalisi dengan Nasdem dalam Pilpres. Belum lagi sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar tidak sembrono mencapreskan seseorang.

Siapa capres 2024

Selain AB, yang jelas mengajukan diri sebagai Capres adalah Prabowo Subianto (PS). Waktu lebaran yang lalu, PS berkunjung ke Jokowi. Kunjungan PS itu banyak artinya, yang pertama adalah mohon izin kepada Jokowi untuk mencapreskan dirinya. Kedua, memohon kepada Jokowi untuk tidak mencalonkan diri sebagai Presiden lagi.

Memang, menurut amandemen UUD 45, Jokowi tidak boleh mencalonkan diri lagi. Sudah dua periode. Namun, UUD 45 kan bisa diamandemen lagi agar Jokowi diizinkan mencalonkan lagi. Atau kembali ke UUD 45 yang asli. Dengan UUD 45 yang asli, Jokowi bisa meniru Suharto untuk menjadi Presiden berkali-kali. PS pernah menyatakan bahwa dia mendukung ikhtiar untuk kembali ke UUD 45 yang asli. Mungkin, kalau PS berhasil terpilih sebagai Presiden 2024-2029, ikhtiar kembali ke UUD 45 akan diwujudkan, dan dia bisa meniru Suharto agar menjadi Presiden RI berkali-kali.

Ketiga, kunjungan PS itu dapat diartikan agar Jokowi dan kalau mungkin PDIP mendukung dirinya sebagai Capres. Kemungkinan besar PDIP tidak akan mendukung PS, karena punya capres sendiri. Mungkin Puan Maharani (PM), mungkin Ganjar Pranowo (GP). GP sendiri sudah mendapat teguran lisan karena dianggap menyatakan diri siap menjadi Capres. PM belum mendapat teguran, karena mungkin belum menyatakan diri siap jadi capres, walaupun setelah pertemuan dengan PKB, Muhaimin Iskandar (MI) menyatakan dirinya siap sebagai Cawapres.

GP perlu belajar sabar seperti Jokowi dalam menunggu dawuh ketua partai. Perlu juga dicatat, walaupun sabar, Jokowi telah mempersiapkan diri dengan perahu lain untuk menjadi capres, andaikata PDIP tidak berkenan mengangkutnya waktu Pilpres 2019.

Polarisasi politik

Koalisi yang tampak mapan adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), antara Golkar, PAN dan PPP. Modal presidential threshold sudah dimiliki oleh KIB, suaranya lebih dari 20%. Mungkin Airlangga Hartarto (AH), Ketua Umum Golkar yang menjadi capresnya. Siapa cawapresnya? Dari PAN atau PPP? Semua ketua partai KIB adalah menteri pada kabinet Jokowi sekarang ini. Walaupun partai pendukung KIB cukup kuat, tapi belum ada tokoh yang populer yang mungkin menang pada pilpres 2024.

Ada kemungkinan KIB akan bergabung dengan partai lain untuk mendukung capres lain. Mungkinkah KIB mendukung Ganjar Pranowo (GP), jika PDIP tidak mencalonkan GP sebagai capres. Apalagi jika Jokowi tetap mendukung GP sebagai capres.

Gerakan PS ternyata paling menarik untuk disimak. PS tidak mendekati ijtima ulama dan kelompok 212 yang pernah mendukungnya waktu pilpres 2019. Tindakan PS wajar, karena ijtima ulama dan kelompok 212 tidak akan mendukungnya lagi. Bahkan sebagian tokoh yang mendukungnya waktu itu menganggap PS sebagai penghianat, gara-gara PS mau menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi.

Oleh karena itu yang didekati PS adalah kelompok NU, pesantren, yang menjadi pendukung KH Ma’ruf Amin (MA) sebagai cawapres waktu pilpres 2019. Strategi Jokowi untuk menang waktu pilpres 2019 dengan mengangkat MA sebagai strategi yang jitu. Begitu ijtima ulama mendukung PS, masyarakat melihat, siapa saja yang berada di ijtima ulama? Ternyata, tidak ada ulama dari NU, bahkan ada Rizieq Shihab (RS). RS adalah orang yang pernah memaki-maki Gus Dur. Dengan peta seperti itu, kalangan NU tidak akan turut mendukung PS waktu Pilpres 2019, apalagi Jokowi kemudian meminta MA jadi cawapresnya. MA adalah Rois Aam NU dan Ketua MUI.

Strategi Jokowi 2019 ini diikuti oleh PS untuk pilpres 2024. PS berkunjung ke berbagai pesantren NU dan menggandeng PKB dan Muhaimin Iskandar (MI). Target MI untuk 2024 adalah menjadi cawapres. Siapa yang mengajaknya sebagai cawapres akan mendukungnya, kecuali Nasdem. MI dengan tegas tidak akan berkoalisi dengan Nasdem, artinya tidak mau jadi cawapresnya AB.

Sudah ada dua capres untuk 2024, yaitu AB dan PS. Siapa capres ke 3 dan ke 4? Apakah Puan Maharani (PM), GP atau Airlangga Hartarto (AH). AB akan jadi Capres kalau Nasdem didukung PKS dan Partai Demokrat.  Jika Nasdem hanya didukung PKS atau Demokrat, maka AB gagal dicalonkan. Jadi akan terjadi rebutan cawapres untuk AB antara Ahmad Heryawan dari PKS dan AHY dari Demokrat. PS dengan Gerindra akan bisa jadi capres dengan dukungan PKB. Tentu saja kalau MI jadi cawapresnya.

Siapa lagi yang menjadi Capres PDIP, PM atau GP. Tanpa dukungan partai lain PDIP bisa ikut Pilpres. Jika PM dicalonkan sebagai capres oleh PDIP, siapa cawapresnya? Apakah MI atau yang lain? Kalau MI jadi cawapres PM dan PKB mendukung PDIP, maka Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain. Partai yang mana? Bisa-bisa PS gagal maju sebagai capres.

Lalu, siapa yang didukung KIB. Mungkinkah KIB mendukung GP kalau tidak dicapreskan oleh PDIP? Dan apakah cawapres untuk GP adalah Ridwan Kamil? Artinya Airlangga, Ketua Golkar harus mengalah. Apakah Golkar mau mengalah untuk GP?

Apa dampak politiknya jika GP tidak dijadikan capres oleh PDIP dan maju jadi Capres dengan dukungan KIB. Jokowi akan mendukung PM atau GP? Kalau Jokowi mendukung GP, apakah sikap PDIP terhadap pemerintahan Jokowi? Jika Jokowi mendukung PM dan GP didukung KIB, apakah terjadi reshuffle kabinet secara besar-besaran dengan menyingkiran tokoh-tokoh KIB dari kabinet?

Mari kita amati polarisasi peta politik Indonesia, sambil berhati-hati menghadapi krisis ekonomi 2023.

(Muhammad Ridlo Eisy, Pemimpin Redaksi inharmonia.co).*

Baca 437 kali
Bagikan: