Perang Informasi dan Disinformasi

Kamis, 17 Jun 2021 18:16
(9 pemilihan)

Dalam perang orang boleh membunuh, menghancurkan gedung-gedung, merobohkan jembatan. Tindakan yang dilarang pada waktu damai, misalnya membunuh, dianggap tindakan heroik pada waktu perang. Membunuh saja diperbolehkan, apalagi sekadar berbohong.

Bahkan tentara yang jujur bisa dianggap penghianat, kalau dia menceritakan markasnya, gudang penyimpan senjata dan amunisi kepada musuh pada waktu dia ditangkap dan diinterogasi musuh.

Akibat kejujuran tentara itu maka seluruh teman-temannya mati terbunuh dibom oleh musuh. Oleh karena itu wartawan diminta tidak cepat percaya pada keterangan tentara di mana pun, di dunia ini, karena tentara dilatih berbohong yang meyakinkan.

Negara yang paling sering berbohong adalah Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan AS selalu mengatakan bahwa tentara AS menang melawan Vietnam, waktu ditanya wartawan pada tahun 1974. Ternyata tahun 1975, AS kalah, dan ngacir meninggalkan Vietnam. Namun AS bangga sekali bahwa tanpa sebutir peluru pun AS bisa menghancurkan Uni Soviet. AS cukup dengan menyebarkan berita bohong, disinformasi, Uni Soviet bisa hancur berantakan.

Melihat banjirnya disinformasi di berbagai media di Indonesia, dapat diperkirakan Indonesia dalam keadaan perang. Ada berita bohong, hoax, disinformasi. Ada berita bohong yang bodoh, yang dengan mudah dikenali bahwa itu berita bohong. Ada disinformasi yang lumayan, yang hanya bisa diketahui kalau kita melakukan cek fakta. Sudah banyak media mainstream yang memberikan pelayanan cek fakta sebagai clearing house terhadap disinformasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menyediakan cek fakta.

Yang menyebalkan adalah informasi yang tidak jelas berupa video, yang diberi sedikit penjelasan tentang apa yang terjadi, dan pelaku yang ingin dituduh atau dicemarkan. Namun video itu tidak dilengkapi waktu terjadinya peristiwa, dan setelah dilacak di cek fakta, masih belum ada media mainstream yang menelusurinya. Untuk informasi video seperti ini, dicatat dahulu, sambil menunggu informasi yang lebih dipercaya.

Anti Jokowi

Perang informasi di Indonesia ditandai serangan terhadap pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Intinya, tidak ada yang benar yang dilakukan Jokowi. Sebagian menganggap Jokowi itu thogut, sebagian lagi bilang Jokowi itu dzalim, anti Islam, komunis, antek Cina dll. Pokoknya Jokowi dan pemerintahnya adalah buruk sekali, gagal total.

Untuk itu Jokowi disarankan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan baik-baik, dari pada diturunkan oleh rakyat. Tampaknya, gara-gara tidak ada tanda-tanda Jokowi mau mundur, maka ada yang menulis, bahwa Jokowi akan tamat 2024. Dia tidak dihargai lagi, bahkan mungkin dicari-cari kesalahannya untuk diadili.

Tentu saja bukan hanya Jokowi yang diserang, tetapi juga Kiai Ma’ruf Amin. Ma’ruf Amin dituduh menjual agama dengan harga yang murah. Melalui framing video, sewaktu menjadi Ketua MUI, 2015, dia menyatakan BPJS tidak sesuai dengan syariah, tetapi begitu menjadi Wakil Presiden, dia menyebutkan bahwa BPJS itu suatu bentuk tolong menolong atau ta-awun, yang oleh agama dianjurkan. Video itu sengaja tidak memuat upaya bersama antara BPJS dan MUI yang menyempurnakan prosedur BPJS agar sesuai syariah.

Serangan terhadap Jokowi maupun pemerintahnya sudah tanpa batas. Di antaranya bukan hanya hoax, tetapi ada fitnah, ujaran kebencian secara halus atau terbuka. Yang intinya, Jokowi gagal, dan disarankan mundur.

Menghadapi serangan seperti itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), membuat semacam clearing house dalam https://www.kominfo.go.id/, untuk memberi klarifikasi atau membantah terhadap berita yang beredar.

Menteri Keuangan pun pergi ke pasar untuk membantah bahwa pemerintah akan memajaki sembako yang dibeli rakyat, karena pemerintah sudah tidak punya uang. Ada lagi masalah haji. Ada yang menganggap uang haji sudah tinggal sedikit.

Padahal laporan keuangan haji bisa dilihat di https://bpkh.go.id/laporan-keuangan-tahun-2020-unaudited/, laporan keuangan tahun 2020 belum diaudit, sedangkan tahun-tahun sebelumnya sudah diaudit.

Jangan cepat percaya

Siapa yang menang dalam perang informasi ini? Apakah Jokowi dan pemerintahnya atau kelompok anti Jokowi? Yang menang tentu saja yang informasinya benar. Namun untuk menentukan informasi itu benar, atau disinformasi,  tidak mudah. Perlu waktu, dan kecermatan.

Sebagai contoh adalah berita tentang haji tahun 2021. Betapa simpang siurnya. Semula ada informasi bahwa untuk tahun ini Indonesia tidak diberi quota oleh Pemerintah Arab Saudi, karena masih ada utang ke pemondokan yang belum dibayar, karena vaksin yang digunakan Indonesia belum diakui WHO, karena hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Arab Saudi sedang buruk, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyatakan Menteri Agama dan DPR bisa dijerat hukum.

Baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi melalui duta besarnya memberikan klarifikasi. Duta Besar Arab Saudi sampai mengirim surat kepada Ketua DPR untuk membuat klarifikasi atas informasi haji yang tidak benar. Kemudian Menteri Agama membuat kebijakan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2021. Serangan kemudian datang bertubi-tubi lagi. Akhirnya ternyata Pemerintah Saudi Arabia hanya menyelenggarakan haji untuk warga negaranya dan warga negara lain yang tinggal di Arab Saudi, dengan jumlah yang sangat sedikit, hanya 60.000 orang. Padahal jamaah haji sebelum pandemi Covid-19 mencapai 2,5 juta tiap tahunnya, dan jamaah haji Indonesia sekitar 240.000 orang tiap tahunnya.

Kasus perang informasi menarik untuk disimak oleh massa mengambang, floating mass. Massa yang tidak anti Jokowi dan tidak pro Jokowi juga. Banjir informasi dari berbagai media dan tokoh-tokoh besar terus menerjang melalui telepon genggam warga negara. Informasi datang sendiri, tanpa diminta, seringkali gratis.

Bagi kelompok yang anti Jokowi yang penting menyerang Jokowi, kalau perlu dengan disinformasi. AS saja menyebar disinformasi untuk menghancurkan Uni Soviet. Kalau Jokowi bisa jatuh dengan disinformasi, tanpa demontrasi karena masih pandemi, maka kelompok itu dianggap sukses. Tugas selanjutnya adalah rebutan, siapa yang dipilih untuk mengganti Jokowi. Bagi kelompok pro Jokowi tugasnya adalah menangkis dan membantah semua disinformasi secepat-cepatnya, agar disinformasi itu tidak mempengaruhi massa mengambang, dan meningkatkan anti pati kepada pemerintah.

Nah, bagi masa mengambang, tugasnya menonton dulu, menyimak dulu informasi yang berseliweran di media massa dan media maya. Kemungkinan, tidak semua kritik anti Jokowi itu benar, demikian pula tidak semua bantahan dari pemerintah dan pro Jokowi itu benar. Sebaiknya siapapun sabar untuk membandingkannya, baru membuat kesimpulan. Contoh yang baik adalah kasus ibadah haji tahun ini. Silakan simak semua kritik dan semua tangkisan dan kebijakan pemerintah, kemudian putuskan sendiri, siapa yang menyebarkan informasi yang benar dan bisa dipercaya.

(Muhammad Ridlo Eisy)***

 

 

Baca 760 kali Terakhir diubah pada Kamis, 17 Jun 2021 18:26
Bagikan: