JKDN (https://www.youtube.com/watch?v=WQW0D3vLR4g, selanjutnya disebut Video 1) diberi label film dokumenter, bukan fiksi, bahwa di Nusantara ini ada jejak-jejak khilafah.

Video 1

JKDN yang tayang sejak 21 Agustus 2020, telah ditonton 108.000 orang lebih, sedangkan menurut Khilafah Channel yang mendaftarkan diri untuk menonton sudah lebih dari 250.000 orang.
Ismail Yusanto, salah seorang pengarah program JKDN melalui Khilafah Channel (https://www.youtube.com/watch?v=6qTEsgHc6hY, selanjutnya disebut Video 2) menyatakan bahwa salah satu tujuan dibuatnya JKDN adalah untuk menggali kebenaran karena ada pengaburan dan penguburan jejak khilafah di Nusantara.

Video 2

Ismail Yusanto terkenal sebagai juru bicara HTI, namun dalam Video 2 ini (menit 21.41-28.55) dia bicara sebagai penasehat KLI (Komunitas Literasi Islam), organisasi pendukung film JKDN.
Menurut Ismail, khilafah itu ajaran Islam dan bagaimana khilafah ini dipraktekkan selama 14 abad. Apakah sampai ke Nusantara? Sekalipun tidak ada jejak khilafah di Nusantara, tegas Ismail, itu bukan berarti khilafah itu tidak penting dan tidak wajib.

Kesultanan Utsmaniyah itu khilafah?
Begitu Video 1 diputar, semenit kemudian ada narasi, “Khilafah, sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak para sahabat hingga 1924, yang merupakan simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1300 tahun.” Narasi ini merupakan pendapat pembuat JKDN bahwa yang dimaksud dengan khilafah itu bukan hanya masa Khulafaurrasyidin, tetapi dinasti Muawaiyah, dinasti Abbasiyah, dan kesultanan Utsmaniyah (Ottoman) juga khilafah.
Pendapat pembuat JKDN berbeda dengan pengertian umum tentang khilafah. Banyak ahli sejarah yang menyatakan bahwa khilafah hanya berlangsung pada saat khulafaurrasyidin, mulai dari Khalifah Abu Bakar sampai ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, dan kesultanan Utsmaniyah berbentuk kerajaan. Dinasti Muawiyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah tidak dikelompokkan sebagai khilafah dikarenakan proses pergantian kepemimpinan di ketiga kerajaan itu. Jika satu raja berhenti berkuasa, maka yang menggantikan adalah putranya. Waktu khulafaurrasyidin, pengganti khalifah bukanlah putranya.
Untuk lebih jelas, bisa disimak diskusi di tvOne tentang JKDN pada tanggal 27 Agustus 2020 yang telah ditonton 83.000 orang lebih (https://www.youtube.com/watch?v=L9a_yOy2TcI, selanjutnya disebut Video 3).

Video 3

Dalam Video 3, menit 4.44, Prof. Azyumardi Azra, MA, cendekiawan muslim dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan perbedaan antara khilafah dengan kerajaan atau kesultanan.
Mekanisme dan proses pemilihan seorang pemimpin pemerintahan menentukan bentuk ketatanegaraan suatu negara, apakah negara itu berbentuk kerajaan/kesultanan, negara demokrasi atau khilafah.

Dinasti Abbasiyah dan Samudra Pasai
Yang menarik dari JKDN adalah pernyataannya bahwa ada jejak khilafah di nusantara, mulai dari Khalifah Utsman bin Affan, sampai dengan kekaisaran Utsmaniyah.
Nicko Pandawa, sutradara JKDN, pada Video 1, menit 17.24, menduga kuat Samudra Pasai berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Pendapat Nicko dilanjutkan oleh Sukarna Putra, Wakil Ketua CISAH (Center for Information of Sumatra Pasai Heritage) yang menyatakan bahwa Samudra Pasai berbaiat kepada dinasti sebelum Utsmaniyah berkuasa. Pada menit 17.31, JKDN menampilkan bukti dirham Khilafah Abbasiyah yang ditemukan di Aceh dan sekarang menjadi koleksi Pedir Museum.
“Kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, bahwa Madinatul Sumatra, atau jaziratul Jawi, Samudra Pasai itu berbaiat langsung kepada Dinasti Abbasiyah,” kata Sukarna Putra.
Mengenai baiat Samudra Pasai ke Dinasti Abbasiyah, Azyumardi Azra berkomentar lewat Islamina Channel (https://www.youtube.com/watch?v=IeGrIjaRK8c&t=354s, selanjutnya disebut Video 4).

Video 4

Mulai menit 3.30 di Video 4, Azyumardi menegaskan bahwa tidak mungkin Samudra Pasai berbaiat kepada Dinasti Abbasiyah, karena Abbasiyah sudah berakhir karena diserang tentara Mongol, sebelum Kerajaan Samudra Pasai lahir.

Tunduk kepada Kesultanan Utsmaniyah?
JKDN juga mengungkap Gampong Pande yang menjadi tempat pembuangan sampah dan tinja. Video 1, menit 44.00, mengungkap bahwa pada tahun 2013 di Gampong Aceh ditemukan dinar dan dirham yang dibuat Khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh. Menutur JKDN, Gampong Pande merupakan salah satu Kawasan Islam tertua di Aceh.
Selanjutnya Video 1, menit 45.00 menyampaikan narasi tentang Gampong Pande yang berbunyi, “Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya. Tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka tak kan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua – orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang sholeh dulu pernah menyatakan baiatnya kepada Amirul Mukminin, khalifahnya umat Rasulullah saw…”
Mengenai jejak khilafah di Nusantara ini, dalam Video 4 (mulai menit 3.30), Azyumardi Azra, menegaskan bahwa itu adalah ilusi, karena tidak ada faktanya. Azyumardi menegaskan, tidak ada khilafah di Nusantara, yang ada ialah kesultanan atau kerajaan. Kerajaan itu bukan khilafah, tetapi monarkhi, turun menurun yang menjadi raja. Utsmani juga bukan khilafah tetapi kesultanan, dinasti.
Azyumardi menyatakan bahwa memang ada hubungan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan Utsmani, tetapi mereka bukan negara jajahan atau taklukan dari Utsmani. Kerajaan-kerajaan di Nusantara juga bukan pengikut Utsmani, dan kerajaan-kerajaan itu masing-masing adalah kerajaan independent.
Pada menit 15.57, Video 4, Azyumardi mengingatkan jangan mengada-ada dalam membuat sejarah. Faktanya tidak ada, tapi dibikin-bikin sendiri, tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah dosa terbesar dalam sejarah. Dilihat dari agama Islam, kata mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, membikin-bikin fakta sendiri adalah dosa besar, karena memproduksi kebohongan.

Satu Khalifah untuk Seluruh Dunia
Menyaksikan militansi, keuletan, dan “kreativitas” para pendukung khilafah di Indonesia, ada kemungkinan ada kegiatan sosialisasi setelah JKDN, apalagi setelah Prof. Azyumardi Azra menilai pembuatan JKDN adalah dosa besar menurut ajaran Islam, karena memproduksi kebohongan.
Pendukung khilafah di Indonesia antara lain adalah aktivis FPI dan aktivis HTI. Dalam acara Mata Najwa di Trans7, tanggal 1 Agustus 2019 ditayangkan diskusi yang berjudul, “FPI: Simalakama Ormas – Khilafah Versi FPI (Part 2)” (https://www.youtube.com/watch?v=5qH0ypFWzXc&t=504s, selanjutnya disebut Video 5).

Video 5

Dalam Video 5 yang ditonton lebih dari 1,7 juta orang, pada menit-menit awal, memutar rekaman pendapat Rizieq Shihab pada bulan Juni 2015 yang memberi penjelasan tentang khilafah yang diperjuangkan oleh FPI.
Dengan tegas Imam Besar FPI itu menyatakan bahwa FPI setuju dengan prinsip HTI untuk menegakkan khilafah. Yang menjadi persoalan, kata Rizieq Shihab, adalah bagaimana cara menegakkannya. Untuk itu FPI mengajukan proposal untuk menegakkan khilafah. Ada 10 langkah menuju khilafah Islamiyah, versi FPI, di antaranya adalah pembentukan parlemen Bersama dunia Islam, pembentukan pakta pertahanan Bersama dunia Islam, penyatuan mata uang Islam, penyeragaman kurikulum Pendidikan agama dan umum dunia Islam, pendirian mahkamah Islam international.
Lalu, apa khilafah Islam menurut HTI? Ismail Yusanto tidak menjawab dengan tegas waktu ditanya Aiman dalam acara “Mendadak Khilafah (Bagian 2) di Kompas TV, 16 Juni 2017. (https://www.youtube.com/watch?v=DUBahXaemyg, selanjutnya disebut Video 6).

Video 6

Pada menit 3.40, Video 6, Tim Riset Kompas TV menampilkan penjelasan, Apa itu Khilafah? Yang dimaksud khilafah adalah:
1. Menyatukan Negara di seluruh dunia menjadi 1 Negara dengan 1 Pemimpin;
2. Pemimpinnya disebut Khalifah;
3. Menetapkan hukum Syariah.
Ismail Yusanto menjelaskan bahwa HTI punya cara menyatukan dunia Islam, dan itu memerlukan dua prasyarat, yaitu yang pertama adalah institusi yang bisa menyatukan, kemudian yang kedua adalah pemimpin.
Penjelasan tentang khilafah versi HTI bisa disimak pada Muktamar Khilafah 2013, di Gelora Bung Karno yang disiarkan oleh TVRI Nasional (https://www.youtube.com/watch?v=q4lKkKph65A, selanjutnya disebut Video 7).

Video 7

Tanpa demokrasi
Yang belum terungkap adalah bagaimana cara menyatukan seluruh negara Islam di dunia ini dan cara memilih seorang pemimpin atau khalifah itu. FPI mengusulkan 10 langkah menuju khilafah. Belum diketahui langkah FPI selanjutnya.
Yang menarik, Rizieq Shihab masih membolehkan orang menjadi anggota parlemen, karena alasan darurat, tetapi dengan syarat jangan menghalalkan demokrasi. Dia masuk parlemen karena darurat untuk mencapai tujuan. “Ini yang masih diperdebatkan,” kata Rizieq Shihab pada Video 6. HTI memang menolak demokrasi. Ustadz Faridz Wadjdi, Ketua DPP HTI, pada Muktamar Khilafah 2013 menyatakan bahwa demokrasi bukan saja sistem kufur tetapi merupakan sistem yang berbahaya karena mengandung prinsip utama liberalisme. (Video 7, menit 13.12-17.00).
Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, ada beberapa celah yang bisa dikritisi. Namun dengan demokrasi, seseorang ata suatu kelompok bisa menjadi pemimpin suatu pemerintahan, tanpa disertai dengan pertumpahan darah. Jika masyarakat tidak senang kepada seorang pemimpin pemerintahan, mereka bisa menjatuhkan pemimpin itu dari jabatannya dengan cara tidak memilihnya pada waktu pemilihan umum. Jika masyarakat tidak senang dengan aliran politik yang digunakan pemerintah, pada waktu pemilihan umum, tidak hanya memilih pemimpin yang lain, tetapi juga memilih para wakil rakyat untuk mengganti aliran politik pemerintah.
Itulah praktek dalam demokrasi. Cara suksesi kepemimpinan yang relatif damai. Dalam kerajaan, pergantian kepemimpinan bisa diatur oleh adat kerajaan itu. Sebelum kekuasaan seorang raja berakhir karena meninggal dunia, sudah disiapkan putra mahkota, sehingga suksesi kepemimpinan berlangsung secara damai. Dalam sistem kerajaan, kalau ada kelompok masyarakat tidak senang dengan raja dan sistemnya, biasanya rajanya digulingkan melalui kudeta, dan rajanya diganti.
Lalu, bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sekarang menggunakan sistem demokrasi. Bagaimana cara pendukung khilafah mau mengubah NKRI menjadi kekhalifahan? Untuk pendukung FPI, kalau mereka mau mengganti NKRI menjadi khilafah adalah dengan cara menyusupkan anggota-anggota FPI menjadi anggota Parlemen, dan jika jumlah anggotanya FPI yang menyusup ke Parlemen merupakan mayoritas, maka proposal 10 langkah menuju khilafah bisa menjadi kebijakan negara. Masuk parlemen adalah langkah darurat untuk mengubah sistem yang berlaku di NKRI sekarang ini menjadi sistem khilafah. Kalau FPI masih mau masuk parlemen, artinya mau memakai sistem demokrasi karena keadaan dianggap darurat, bagaimana dengan HTI? Selain dengan cara demokrasi, cara yang paling sering dilakukan adalah dengan cara kudeta. 
(Muhammad Ridlo Eisy adalah Pemimpin Redaksi “In Harmonia”)