ITB Retak, Perlu Diharmoniskan Pilihan

Jumat, 13 November 2020 22:16
(4 pemilihan)

ITB retak, tidak bersatu lagi. Keretakan ini terlihat dari perbedaan pandangan tentang posisi Prof. Dr. Din Syamsudin di Majelis Wali Amanah ITB.

Gerakan Anti Radikalisme ITB menuntut Prof. Din tidak menjadi anggota MWA ITB lagi, tetapi Keluarga Alumni Penegak Pancasila Anti Komunis (KAPPAK) ITB mempertahankannya. (https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5148064/alumni-itb-terbelah-dua-soal-posisi-din-syamsuddin-di-mwa).

Sesungguhnya kasus keanggotaan Prof. Din di MWA ITB hanyalah pucuk gunung es keretakan masyarakat ITB. Keretakan yang sesungguhnya lebih mendalam, dan mirip dengan keretakan yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

Kata kunci keretakan itu terlihat dari kata anti radikalisme dan anti komunis di ITB. Ada kelompok yang melihat ada radikalisme di ITB, dan ada kelompok yang melihat ada orang-orang komunis di ITB yang harus dilawan.

Siapa yang radikal di ITB? BNPT dan BIN pasti tahu, mereka telah menyatakan bahwa beberapa perguruan tinggi di Indonesia terpapar radikalisme. Yang menarik adalah sinyalemen adanya komunis di ITB. Kalau tidak ada komunis di ITB, tentu alumni ITB tidak membentuk KAPPAK.

Ketika masalah komunis di Indonesia ini saya tanyakan kepada presidium KAPPAK, Erry Nirbaya menjawab: “Patokan hukum yang saya pakai dan masih berlaku adalah Tap MPRS XXV/1966 dan UU no 27/1999. Sepanjang patokan hukum tersebut masih diberlakukan oleh negara, yaa kita ikuti saja dengan pemahaman bahwa Negara masih memandang perlunya Hukum tersebut dipertahankan.”

Saya tidak bertanya kepada KAPPAK, siapa saja orang komunis di ITB. Untuk itu saya mencari topik komunisme di luar ITB. 

Radikalisme dan Komunisme

Dari pengamatan dan berbagai percakapan, menunjuk kelompok radikal akan lebih mudah daripada menunjuk kelompok komunis di Indonesia. Radikalisme dimulai dari sikap intoleran, dan diakhiri dengan tindakan terorisme. Sebelum dilanjutkan, yang dimaksud radikalisme dalam tulisan ini adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. (https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pengertian-ciri-penyebab-dan-pencegahan-radikalisme.html).

Sebagian aktivis GAR ITB menyebutkan bahwa sikap intoleran itu ditunjukkan dengan penggunaan istilah anti komunis. Istilah anti komunis adalah bukti dari intoleran. Kelompok itu menganggap bahwa orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya adalah komunis. Di dalam masyarakat Islam, ada juga kelompok yang mengkafirkan orang Islam lainnya, karena pemahaman terhadap ajaran agama Islamnya tidak sama dengan apa yang dipahaminya.

Apakah komunisme masih ada? Masih ada, di perpustakaan, di buku-buku. Namun sejarah mencatat bahwa komunisme adalah ideologi yang gagal, yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, 26 Desember 1991. Walaupun komunisme sudah bangkrut, kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, tetapi menarik untuk dijadikan isu kampanye. (Silakan simak https://www.youtube.com/watch?v=LN6g3JsZZ-s  yang ditayangkan Kompas.tv 23 Sep 2017).

Posttruth komunisme selalu menarik dalam pemilu. Ada calon gubernur di Indonesia kalah, karena isu komunisme. Presiden Brazilia menang karena menggunakan isu komunisme dalam pemilihan presiden. Donald Trump juga menggunakan isu komunis waktu pilpres tahun ini. Joko Widodo juga diisukan sebagai orang PKI, namun isu itu tidak berhasil mengalahkannya waktu Pilpres 2014 maupun 2019. (Selanjutnya baca, https://inharmonia.co/index.php/opini/opini/post-truth-komunisme-sedang-laris).

 

Di luar KAPPAK ITB ada Gerakan Umat Islam Penyelamat Pancasila Dan Anti Komunis. Gerakan ini menyoroti Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Isu yang berkembang adalah RUU HIP disusupi ideologi komunis, oleh karena itu pembahasannya harus dihentikan, dan partai-partai yang mengusungnya harus diusut. Gerakan ini mengancam akan menduduki DPR RI, dan akan meminta Sidang Istimewa MPR untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya, kalau tidak menolak RUU HIP. (https://www.youtube.com/watch?v=R3rFp4VFtVc ).

Begitu ramai pembahasan RUU HIP. Pemerintah dan DPR sepakat mengalah (https://www.youtube.com/watch?v=H7XCSlmlLI8) dan memberikan waktu kepada masyarakat untuk mempelajari RUU HIP, dan pemerintah pun akan merevisi RUU HIP agar kontroversi berkurang. Masyarakat bisa menyimak pembahasan RUU HIP pada situs DPR RI, http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/248.

Isu komunis memang menarik di Indonesia, sehingga Kompas.tv melakukan reportase khusus secara bersambung, https://www.youtube.com/watch?v=4p_DTkqrHEg. Yang menarik dari peliputan isu komunis itu, ternyata ada semangat sekelompok masyarakat untuk mendirikan khilafah. Harus diakui militansi pendukung khilafah di Indonesia sangat mengagumkan, sampai muncul video “Jejak Khilafah di Nusantara”

Apa yang terjadi dengan khilafah?

Ujung dari radikalisme yang dikhawatirkan adalah pendirian khilafah. Ada dua kelompok pendukung khilafah di Indonesia, yaitu FPI dan HTI. Rizieq Shihab menyatakan FPI masih membolehkan pendukungnya untuk menjadi anggota parlemen, tetapi tidak boleh menghalalkan demokrasi. Masuk parlemen karena darurat, sedangkan HTI menolak demokrasi untuk menegakkan khilafah. (https://inharmonia.co/index.php/opini/opini/menyimak-militansi-pendukung-khilafah-di-indonesia). 

 

Cara FPI dalam mendirikan khilafah seharusnya dimulai dengan mendirikan partai politik, kemudian ikut pemilu, dan menang baik di DPR, DPD maupun dalam Pemilihan Presiden. Setelah itu mengubah konstitusi yang berlaku sekarang ini (UUD 1945) dengan konstitusi khilafah. Sedangkan jika cara HTI yang dilakukan, maka pergantian sistem pemerintahan dan orang-orangnya (dari Presiden sampai ke DPR dan DPD) tidak menggunakan cara demokrasi. Salah satu cara pergantian kepemimpinan negara dan sistem pemerintahan di luar cara demokrasi adalah dengan cara kudeta.

Kemudian muncullah cita-cita satu khilafah untuk seluruh dunia. Jika khilafah itu dimulai dari Indonesia, pertanyaannya adalah jika Malaysia tidak mau bergabung dengan khilafah di Indonesia, setelah semua ikhtiar diplomasi dilakukan, apakah harus diserang dan diduduki? Jika Arab Saudi tidak mau bergabung dengan khilafah di Indonesia, apakah harus diserang dan diduduki juga? Demikian seterusnya.

Masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan khilafah. Khilafah pasti akan menggunakan hukum Islam. Mazhab apa yang diberlakukan? Di manakah ibukota khilafah nanti? Tetap di Indonesia, atau pindah ke Istanbul, atau kota lain? Siapa yang jadi kholifah nanti? Bagaimana cara penggantian kholifah nanti? Dahulu sering terjadi pergantian kholifah dilakukan dengan cara membunuh kholifahnya. Bagaimana cara pergantian kholifah dengan pembunuhan bisa dihindarkan?

Ikhtiar harmonisasi

Itulah sebagian keretakan yang ada di Indonesia. Apakah keretakan di ITB berikut akarnya di masyarakat Indonesia bisa diharmoniskan? Pandangan warga masyarakat boleh tetap berbeda, tetapi masyarakat bisa hidup bersama dengan harmonis? Belajar dari pengalaman perbedaan agama dalam masyarakat. Anggota masyarakat bisa bertetangga dengan baik, walaupun ada perbedaan agama dalam masyarakat itu. Masing-masing orang merdeka memeluk agamanya, tanpa harus ada pemaksaan, dan hidup bertetangga dengan nyaman.

Alangkah indahnya jika ITB bisa melakukan harmonisasi di lingkungannya sendiri, dan kemudian dijadikan model harmonisasi di seluruh nusantara. Kita boleh berbeda-beda, dan tidak perlu orang berubah seperti orang lain, tetapi bisa hidup bersama dalam keragaman seperti motto ITB “In Harmonia Progressio”, maju secara bersama-sama dalam kerukunan.

Mungkin pada saatnya, dalam waktu dekat, GAR dan KAPPAK, tidak nampak di ITB lagi. Mari mulai membuka diri, tidak apriori, kemudian menerima perbedaan secara alamiah. Mari kita cari formula bersama-sama untuk membangun kerukunan di ITB dan di seluruh nusantara. Kalau sampai Indonesia retak dan pecah, mungkin lebih parah dari Yugoslavia atau Suriah.***

(Muhammad Ridlo Eisy, Pemimpin Redaksi inharmonia.co.)

Baca 981 kali Terakhir diubah pada Sabtu, 14 November 2020 05:50
Bagikan: