Ikhtiar Menggulingkan Presiden Jokowi Pilihan

Ikhtiar Menggulingkan Presiden Jokowi Sketsa MI
Minggu, 16 Mei 2021 10:25
(11 pemilihan)

Dalam obrolan santai di bulan Januari 2020, seorang politisi memprediksi Presiden Jokowi akan turun dengan sendirinya, tanpa diapa-apain pada pertengahan tahun 2020. Paling lambat Juli 2020, Jokowi terguling sendiri, tanpa perlu digulingkan.

Kegagalan Jokowi dalam memimpin pemerintahan, baik dalam bidang politik dan ekonomi, yang membuat dia terguling dengan sendirinya.

Ada sedikit diskusi dan klarifikasi dalam obrolan santai itu. Antara lain masalah komunisme. Walaupun isu komunisme masih berhembus sampai saat ini, tetapi ekonomi Indonesia dituding sebagai pengikut kapitalisme neo liberal. Ternyata pengkritiknya bukan dari pengikut komunisme. Mereka adalah orang-orang kapitalis juga, namun menolak neo liberal.

Dari pengamatan selama ini, selain komunisme, beberapa label ditempelkan kepada pemerintahan Jokowi:

  1. Anti Islam, anti ulama;
  2. Diktator, rakyat tidak bebas berpendapat;
  3. Pro China;
  4. Indonesia bangkrut, utang melulu.

Semua label buruk ini dapat disimak di media sosial, maupun di beberapa media online. Label itu untuk menegaskan bahwa Jokowi tidak pantas menjadi Presiden Indonesia, dan harus berhenti, kalau bisa sekarang juga. Namun, ternyata Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia sampai saat ini.

Menanti Jokowi Terguling

Setelah mendengar uraian politisi tentang Jokowi akan terguling dengan sendirinya, maka saya mencoba melacaknya.

Jokowi akan turun dengan sendirinya, kalau dia meninggal dunia. Untuk masalah ini, sangat tergantung dari takdir, ketentuan Ilahi. Namun, belum terdengar berita bahwa Jokowi mempunyai penyakit yang berat.

Kemungkinan lain adalah mengundurkan diri. Hal ini sulit terjadi, karena Jokowi baru saja menang dalam Pilpres 2019. Kemenangan yang diraih dengan kerja keras dalam kampanye dll. Dengan catatan mengundurkan diri model Presiden Soeharto pada tahun 1998, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia.

Bagaimana mungkin Presiden Jokowi akan mundur sendiri tanpa diapa-apain?

Jadi untuk menggulingkan Jokowi dari kursi kepresidenan, harus ada ikhtiar yang luar biasa. Ingat Jokowi tidak sendiri, dia menjadi presiden dipilih langsung oleh rakyat. Menurut KPU, Jokowi-Ma’ruf dipilih oleh 85.607.362 orang Indonesia (55,5% jumlah pemilih di Indonesia). Dan, Jokowi-Ma’ruf juga didukung oleh para politisi yang bergabung dalam koalisi. Dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf tambah kuat setelah Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi 2019-2024.

Sampai saat ini belum ada kontroversi antara Jokowi secara pribadi maupun sebagai pemimpin pemerintahan dengan partai-partai pendukungnya. Dengan demikian tidak mungkin ada pendongkelan dari dalam. Kekuatan formal di luar koalisi politik pemerintah hanya ada PKS. Sedangkan Partai Demokrat dan PAN tidak seoposisi PKS.

Jadi untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi harus merangkul massa di luar partai politik yang ada.

Kelompok yang tidak memilih Jokowi—Ma’ruf dalam pilpres, adalah pemilih Prabowo-Sandi dan  mereka yang tidak ikut memilih. Jumlah yang tidak ikut memilih 41,97 juta. Sedangkan jumlah pemilih Gerindra sebanyak 17,59 juta.

Tentu saja analisis peta politik formal ini ada kelemahannya, apalagi kalau dibandingkan dengan turunnya Presiden Soeharto tahun 1998. Secara formal, hampir semua kekuatan politik mendukung Soeharto, tetapi Soeharto toh turun juga setelah massa bergerak.

Namun menggerakkan massa untuk demo bukanlah hal yang mudah dan murah. Hanya hal-hal yang menyentuh nurani kemanusiaan yang bisa membangkitkan orang bergerak. Demo terbesar pada masa pemerintahan Jokowi terjadi pada 2 Desember 2016, karena Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dianggap menista agama Islam.

Perbedaan diksi dan posttruth

Gerakan pendongkelan terhadap Presiden Jokowi masih terus berlangsung sampai saat ini. Di zaman reformasi ini, warga negara Indonesia hampir bebas berbicara di mana pun dengan media apa pun. Asal jangan menista agama, pasti aman.

Oleh karena itu, waktu Presiden Jokowi terpeleset berbicara tentang bipang ambawang, ada orang yang mengaitkannya sebagai penistaan agama, sehingga Jokowi bisa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Yang paling sering disuarakan adalah masalah kegagalan ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan defisit primer, utang yang ugal-ugalan dan terus bertambah. Para kritisi dalam bidang ini dilengkapi dengan angka-angka yang ternyata angkanya berasal dari Kementerian Keuangan juga. Yang membedakan antara pengkritik dengan pemerintah adalah pemilihan diksi, pilihan kata-kata. Pengkritik bilang ekonomi gagal total, pendukung pemerintah bilang masih belum berhasil. Pengkritik bilang Indonesia bangkrut, pemerintah bilang pertumbuhan masih negatif. Menko Perekonomian Airlangga bilang kuartal kedua 2021 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%.

Ikhtiar resmi untuk menurunkan Presiden Jokowi dilakukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). TPUA meminta Jokowi untuk mundur sebagai Presiden RI. Menurut TPUA gugatan itu merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi penegakan hukum dan perekonomian Indonesia menjadi carut-marut. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2021).  Sementara itu Tenaga Ahli KSP (Kantor Staf Presiden) Ade Irfan Pulungan menilai bahwa gugatan menuntut Jokowi mundur itu tidak berdasar. (https://news.detik.com/berita/d-5553453/jokowi-digugat-untuk-mundur-ksp-minta-tpua-belajar-hukum).

Selebihnya teknik pendongkelan Jokowi menggunakan cara posttruth. Gerakan posttruth memang populer, karena kebohongan bisa menyamar sebagai kebenaran. Contoh, post truth yang terus diedarkan adalah Pemerintahan Jokowi anti Islam dan anti ulama. Tuduhan ini mengherankan karena yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah KH Ma’ruf Amin. Waktu Ma’ruf Amin menjadi cawapres masih menjadi Ketua Majelis Ulama Indaonesia.

Meminta bantuan AS

Ada juga ikhtiar lain untuk menggulingkan Presiden Jokowi, yaitu dengan meminta bantuan kepada Amerika Serikat (AS). Mungkin Presiden AS Biden dikirimi surat bahwa Indonesia itu berpihak ke China dalam konflik antara China dan AS. Oleh karena itu Jokowi perlu segera diganti oleh presiden yang pro AS, sehingga kalau AS nanti perang dengan China, Indonesia akan mendukung AS.

Post truth tentang China di Indonesia bukan main banyaknya. Indonesia dianggap banyak utang ke China, berjuta-juta tentara China masuk ke Indonesia menyamar sebagai pekerja. Ternyata jumlah tenaga kerja dari China hanya 35.781 orang, pada Desember 2020 (https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-98902-tka-china-terbesar-berikut-datanya). Sedangkan menurut merdeka.com, utang Indonesia ke China sekitar Rp305 triliun (https://m.kominfo.go.id/content/detail/34495/hoaks-china-pemberi-utang-terbanyak-ke-indonesia/0/laporan_isu_hoaks).

Untuk sikap politik Indonesia terhadap China dapat disimak sikap Indonesia terhadap klaim China di Laut Natuna. “Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (https://news.detik.com/berita/d-4845324/4-poin-sikap-indonesia-soal-klaim-china-di-laut-natuna).

Jadi, Indonesia tidak pro China. Lalu, apakah Indonesia pro AS, jika AS perang melawan China? Tidak juga, Indonesia tetap bebas aktif. Aktif, agar AS dan China tidak usah perang. (Muhammad Ridlo Eisy).***

Baca 1107 kali
Bagikan: