Beras dan Sabotase Ekonomi Pilihan

Senin, 02 Januari 2023 15:28
(5 pemilihan)

Beras adalah bahan makanan utama rakyat Indonesia. Banyak orang yang merasa belum makan kalau belum makan nasi. Beras adalah bahan pangan yang sakti. Ingat Pak Harto jatuh dari kursi presidennya karena tidak bisa mengendalikan harga beras sehingga harga beras naik tiga kali lipat. Bung Karno juga jatuh karena rakyat tidak kuat beli beras lagi, sehingga banyak yang makan gaplek.

Jika harga beras saat ini naik tiga kali lipat, misalnya harga beras kelas medium menjadi Rp30.000/kg, dapat dipastikan Joko Widodo akan diturunkan dari kursi presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Mungkin saja, kelompok anti Jokowi akan melakukan sabotase ekonomi dengan membuat harga beras mahal.

Perlu dihimbau kepada kelompok anti Jokowi untuk tidak melakukan sabotase ekonomi dengan membuat harga beras mahal dan kekacauan ekonomi yang lain. Dampak dari sabotase ekonomi bukan hanya kejatuhan Jokowi dari jabatannya saja, tetapi kerusakan ekonomi rakyat yang sangat menyengsarakan rakyat.

Sabarlah. Sulit sekali Jokowi menjadi Presiden lagi untuk masa bakti ketiga kalinya. Tidak mudah untuk mengamandemen UUD yang ada sekarang, untuk membuka peluang masa bakti yang ketiga kalinya, dan sulit sekali untuk kembali ke UUD 45 yang asli. Ingat UUD 45 yang asli membuka peluang seseorang bisa terpilih menjadi presiden berkali-kali, seperti Pak Harto, bahkan bisa menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup seperti Bung Karno.

Tahun 2023 tahun yang berat

Perlu dicatat, tahun 2023 adalah tahun yang berat. Tanpa ada sabotase ekonomi saja ancaman krisis keuangan dan ancaman kelaparan sudah ada di depan mata.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun TNI, 5 Oktober 2022 menginstruksikan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk menangani krisis pangan, energi, dan finansial. Ingat, menurut UUD 1945, pasal 10, “Presiden memegang kekuasan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.”

Krisis pangan ditandai dengan ketersediaan beras. Kalau beras sulit didapatkan di pasar, harga pasti naik. Itulah supply & demand. Demand atau keperluan masyarakat Indonesia relatif stabil, menurut BPS sekitar 20,7 juta ton atau sekitar 77,5 kg per kapita per tahun. Dengan demikian, konsumsi beras di Indonesia sekira 1,73 juta ton per bulan.

Sedangkan produksi beras pada 2021 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sebesar 31,69 juta ton, dan produksi beras di 2020 sebesar 31,33 juta ton. Kemudian idxchannel.com menyiarkan, berdasarkan hasil pengamatan dengan metode Kerangka Sampling Area atau KSA yang dilakukan Badan Pusat Statistik di akhir November 2022. Potensi produksi beras tahun 2022 mencapai 31,94 juta ton.

Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Selanjutnya suara.com pada tanggal 30 November 2022 menyiarkan bahwa Kementerian Pertanian mengumumkan, saat ini 610.632 ton beras di penggilingan 24 provinsi tersedia dan siap diserap Bulog guna memenuhi stok beras baik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun komersil. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut, Dirjen Tanaman Pangan Kementan sudah mengirim surat ke Dirut Perum Bulog mengenai data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Ternyata tetap impor

Namun ternyata Bulog tetap impor. Idxchannel, tgl 2 Januari 2023, menyiarkan bahwa beras impor sebanyak 200.000 ton sudah masuk ke Indonesia secara bertahap pada akhir Desember 2022, dari kuota 500.000 ton.

Bulog terpaksa mengimpor karena cadangan berasnya tinggal 300.000 ton, padahal untuk keamanan pangan minimal diperlukan satu juta CBP. Bulog tidak berhasil membeli beras seperti yang disampaikan Kementerian Pertanian bahwa ada 610.632 ton beras di penggilingan 24 provinsi tersedia dan siap diserap Bulog. Beras itu ternyata tidak ada waktu mau dibeli Bulog.

Sambil menunggu dan merealisasikan pembelian beras dari dalam negeri sebanyak 500.000 ton, Bulog mengimpor 200.000 ton, agar CBP mencapai sejuta ton. Penjelasan tentang impor beras ini disampaikan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso dalam wawancara dengan Kompas.tv. Silakan saksikan

Budi Waseso menjelaskan CBP itu digunakan untuk operasi pasar dengan harga Rp8.300/kg.

Perum Bulog mencatat untuk pertama kalinya dalam sejarah menggelontorkan beras sebanyak 1,2 juta ton dalam operasi pasar pada tahun 2022. “Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi sekarang dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor,” kata Budi Waseso. Kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton melalui Perum Bulog dipastikan memberikan dampak untuk menahan laju kenaikan harga beras.

Mencegah sabotase ekonomi

Masalah ekonomi tahun 2023 tentu bukan masalah beras saja yang berkaitan dengan masalah kelaparan, tetapi ada masalah energi dan financial. Adanya CBP yang cukup bisa mencegah sabotase ekonomi dalam bentuk membuat mahal harga beras. Kalau harga beras naik tiga kali lipas seperti tahun 1998, dapat dipastikan rakyat akan sengsara, dan pada digilirannya presiden dianggap gagal dan harus diturunkan.

Sedangkan salah satu ukuran krisis finansial adalah mahalnya harga dollar AS. Kaum borjuis dan kapitalis Indonesia sangat marah kepada Orde Baru pada tahun 1998, karena harga dollar AS meroket dari Rp2.500/dollar menjadi Rp17.000/dollar. Banyak perusahaan ambruk karena pinjam modal dalam dollar AS, utangnya jadi menggelembung banyak sekali. Inflasi waktu runtuhnya Orde Baru mencapai 77%, bunga pinjaman ke bank menjadi 70%.

Dan pemerintah Indonesia waktu itu, mirip Srilanka sekarang, yaitu tidak kuat bayar utang luar negeri. Orde Baru tidak kuat bayar utang, karena utang jatuh tempo tahun 1998 sebesar US$20 miliar, sedangkan cadang devisa hanya US$14,4 miliar.

Kontan.co.id menyiarkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2022 sebesar US$ 134,0 miliar atau naik US$ 3,8 miliar dari US$ 130,2 miliar pada bulan sebelumnya. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi makro serta sistem keuangan. Pasalnya, ini setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Di atas standard kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

Masih ada tantangan yang berat lagi, yaitu masalah energi. Masalah ini rumit, karena ditentukan oleh pasar internasional yang sedang terganggu oleh perang Ukraina dengan Rusia. Asal pemerintah masih mau memberi subsidi untuk bahan bakar minyak, kemungkinan masih aman.

(Muhammad Ridlo Eisy, Pemimpin Redaksi inharmonia.co).**

Baca 156 kali Terakhir diubah pada Senin, 02 Januari 2023 16:14
Bagikan: