Siapa bandar calon presiden Indonesia? Dalam praktek kehidupan demokrasi, bandar adalah King Makers, yaitu gabungan kekuatan politik dan kekuatan kekayaan untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan presiden (Pilpres) atau perdana menteri. Kalau capres yang didukung menang, maka para bandar ini menjadi bagian dari oligarki, baik dalam kabinet, atau nonformal sebagai “penasehat” untuk kebijakan negara.
Sebagai contoh adalah Calon Capres (Cacapres) Anies Baswedan. Anies dibandari oleh Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Anies hanya bisa jadi cacapres dan gagal menjadi capres, kalau Nasdem gagal merangkul Partai Demokrat dan PKS. Demikian pula Prabowo, dia akan gagal menjadi capres kalau tanpa dukungan partai lain.
Ada presidential threshold yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya bisa jadi capres kalau didukung partai dengan jumlah minimal 20% dari seluruh anggota DPR. Anies bisa jadi capres kalau didukung Nasdem (10,26% kursi di DPR) ditambah Partai Demokrat (9,39%) dan PKS (8,7%).
Partai-partai politik adalah bandar kekuatan politik, yang hanya mau mendukung seseorang kalau bermanfaat bagi parpolnya. Sampai sekarang Anies masih cacapres, karena Partai Demokrat dan PKS sedang rebutan untuk menjadi calon cawapres. Tawar menawar masih terjadi, kalau gagal, Anies tidak bisa maju sebagai capres untuk pilpres 2024 nanti.
Masih lama
Waktu pendaftaran Capres masih lama, yaitu tanggal 19 Oktober -25 November 2023. Masih ada waktu untuk tawar menawar. Oleh karena itu wajar jika Megawati, Ketua Umum PDIP, belum mengumumkan cacapres dari PDIP dalam pidatonya pada HUT PDIP, Selasa, 10 Januari 2023. Apakah PDIP akan mencalonkan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, atau bahkan Megawati sendiri? Kemudian siapa yang akan jadi calon cawapresnya? Dengan partai politik mana saja, PDIP akan berkoalisi?
PDIP adalah satu-satunya parpol yang bisa mengajukan sendiri capres/cawapres untuk Pilpres 2024. Untuk Pilpres 2024, paling banyak ada 4 capres/cawapres. Ada empat koalisi dan parpol yang bisa mengusung capres/cawapres pada Pilpres 2024? Ke empat kekuatan politik itu adalah:
- PDIP yang punya kekuatan 22,25% di DPR;
- Koalisi Indonesia Bersatu terdiri atas Partai Golkar (14,78%), PAN (7,65%), dan PPP (3,3%).
- Koalisi Perubahan terdiri atas Nasdem (10,26%), Partai Demokrat (9,39%), dan PKS (8,7%)
- Koalisi Gerindra (13,57%) dan PKB (10.09%).
Nama-nama capres yang sudah beredar adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani (PDIP), Anies Baswedan (Koalisi Perubahan), Prabowo Subianto (Koalisi Gerindra-PKB. Koalisi Indonesia Bersatu masih belum memajukan nama capresnya.
Yang tidak kalah ramainya adalah perebutan cawapres. Muhaimin Iskandar (PKB) siap menjadi cawapres untuk capres, siapa pun orangnya. Tentu saja Muhaimin siap menjadi cawapresnya Prabowo, siap juga untuk menjadi cawapresnya Puan Maharani. Bahkan siap pula menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Kemungkinan Muhaimin mendekat ke Anies, jika Prabowo masih ragu-ragu menggandengnya sebagai cawapres.
Kekuatan kekayaan
Selain kekuatan politik, yang menjadi bandar capres adalah kekuatan kekayaan. Kalau mau terus terang, kekuatan ekonomi itu adalah kekuatan uang. Demokrasi adalah proses politik yang banyak makan uang.
Berapa batas jumlah sumbangan ke dana kampanye capres? Untuk Pilpres 2019, sumbangan pribadi maksimal Rp2,5 miliar, sedangkan untuk badan usaha/kelompok maksimal Rp25 miliar. Kenapa jumlah sumbangan dana kampanye itu perlu dibatasi? Salah satu alasannya, agar Presiden yang terpilih nanti tidak merasa utang budi sehingga para penyumbangnya bisa menuntut Presiden untuk membuat kebijakan negara yang menguntungkan dirinya, walaupun merugikan kelompok lain.
Harus dicatat, kekuatan politik lebih dominan daripada kekuatan kekayaan. Siapa pun yang menjadi Presiden Republik Indonesia mempunyai wewenang mengendalikan APBN yang sekarang jumlahnya lebih dari Rp 3.000 triliun, dan mengendalikan seluruh BUMN. Presiden juga bisa melarang eksport dan melarang import. Kekuatan kekayaan mana yang mampu menyaingi kekuasaan Presiden dalam mengendalikan ekonomi di Indonesia?
Sekarang ini orang-orang yang berada pada kelompok kekuatan kekayaan di Indonesia sedang menyimak dengan cermat proses pemilihan capres dan cawapres di kubu kekuatan politik yang ada. Pemilik kekuatan ekonomi itu akan berpartisipasi mendukung calon yang mungkin menang dalam Pilpres 2024, dalam bentuk menyumbang dana kampanye dan lain-lain.
Tokoh-tokoh kekuatan kekayaan jarang sekali menonjolkan diri, dan akan mendukung siapa pun yang menang pada pilpres, walaupun sebelumnya mereka tidak mendukungnya. Tugas tokoh kekuatan kekayaan adalah selalu mendekati kekuasaan, siapa pun yang berkuasa, agar kebijakan negara berpihak dan menguntungkan usahanya.
Muhammad Ridlo Eisy adalah dosen FISIP Unpas, Pemimpin Redaksi inharmonia.co.
