Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik untuk mendalami perihal pengusulan dan pembahasan anggaran pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

KPK, Selasa (10/8), telah memeriksa Taufik sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," kata Pelaksana Tugast Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kata Ali, saksi Taufik juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah di Munjul tersebut, dan perkenalan saksi dengan tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI).

KPK pada Selasa (10/8), juga memeriksa seorang saksi lainnya untuk tersangka Yoory dan kawan-kawan, yaitu Pelaksana Harian (Plh) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) periode 2019 Riyadi.

"Didalami mengenai pengetahuan saksi terkait bagaimana proses regulasi terkait program DP nol rupiah," ujar Ali.

Selain Yoory dan Rudy, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, KPK menjelaskan bahwa Sarana Jaya diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta adanya dokumen yang disusun secara "backdate" dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya bakal mendalami berapa anggaran yang sebenarnya diterima Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di Munjul tersebut.

"Jadi tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya yang diterima oleh BUMD Sarana Jaya karena cukup besar, misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya kurang lebih Rp1,8 triliun.

Terus ada Surat Keputusan 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp800 miliar, ini semuanya kami dalami," kata Firli saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jakarta (ANTARA) - Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino didakwa merugikan keuangan negara senilai 1.997.740,23 dolar AS karena melakukan intervensi dalam pengadaan 3 unit quayside container crane (QCC) tahun 2010 di pelabuhan Panjang (Lampung), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Palembang (Sumatera Selatan).

"Terdakwa selaku Dirut PT. Pelindo II (Persero) bersama-sama dengan Ferialdy Norlan yang menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Weng Yaogen selaku Chairman Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China dengan melakukan intervensi dalam pengadaan 3 unit QCC yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pelindo II (Persero) sebesar 1.997.740,23 dolar AS," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Kerugian negara itu berdasarkan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis KPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan QCC tahun 2010 pada PT Pelindo II dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang dan Pontianak.

PT Pelindo II diketahui membutuhkan "container crane" dan setelah beberapa kali dilakukan pelelangan akan tetapi mengalami kegagalan sehingga pada April 2009, PT Pelindo II kembali melakukan pengadaan "container crane" dan mengubah spesifikasi "crane" bekas menjadi "New Single Lift QCC" atau "QCC Single Lift" baru kapasitas 40 ton melalui mekanisme pelelangan untuk pelabuhan Palembang, pelabuhan Panjang dan pelabuhan Pontianak.

Setelah dilakukan pelelangan tidak ada peserta yang dapat memenuhi persyaratan sehingga pelelangan gagal sehingga PT. Pelindo II melakukan pelelangan ulang dan juga penunjukan langsung kepada PT Barata Indonesia.

RJ Lino kemudian memerintahkan Ferialdy Noerlan selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II agar mendampingi pegawai dari HDHM yaitu Tao selaku engineer HDHM dan Julia Zhu selaku penerjemah sekaligus mantan sekretaris RJ Lino saat bekerja di perusahaan AKR China untuk survei ke Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak dan Jambi padahal pada saat itu PT. Pelindo II belum memulai proses pengadaan QCC tapi RJ Lino justru memberikan kesempatan kepada HDHM yang merupakan perusahaan pembuat "crane" untuk melakukan survei.

Pada 18 Januari 2010, RJ Lino menerima tembusan laporan hasil proses negosiasi pelelangan umum pengadaan "New Single Lift QCC" kapasitas 40 ton untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak dengan menunjuk langsung PT Barata Indonesia, namun setelah dilakukan negosiasi tidak dicapai kesepakatan harga sehingga proses penunjukan langsung PT Barata Indonesia dinyatakan gagal.

"Terdakwa lalu memerintahkan agar dilakukan penunjukan langsung dan terdakwa menentukan sendiri untuk penujukan langsung yaitu HDHM, ZPMC serta Doosan Korea," ungkap jaksa Wawan.

Ferialdy Noerlan lalu memberikan disposisi kepada Senior Manager (SM) Peralatan Haryadi Budi Kuncoro dan Kepala Biro Pengadaan Wahyu Herdianto dengan disposisi: "Selesaikan segera" dan dengan catatan: "Agar dipersiapkan dan dilaksanakan segera proses pemilihan langsungnya".

Namun perintah RJ Lino untuk melakukan pemilihan langsung penyedia barang yang peserta-nya dari luar negeri tersebut tidak bisa langsung dilakukan dikarenakan tidak ada dasar hukum.

Agar dapat melakukan penunjukan langsung untuk produsen luar negeri tersebut, RJ Lino pun memerintahkan agar dilakukan perubahan atas SK Direksi tentang tata cara pengadaan barang dan jada di PT Pelindo II yaitu menjadi Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor HK.56/6/18/PI.II-09 tanggal 31 Desember 2009 yang sengaja dibuat tangga mundur karena keputusan tersebut diregistrasikan pada Februari 2010.

"Dengan perubahan ini, PT Pelindo II dapat mengundang penyedia barang dan jasa dari luar negeri untuk pengadaan QCC sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak lagi ditujukan untuk semaksimal mungkin menggunakan produksi dalam negeri dan memberikan preferensi harga bagi barang produksi dalam negeri dan juga ditujukan untuk mengakomodir penawaran dan aanwijzing sehingga dapat dilakukan melalui 'email'," ungkap jaksa.

PT. Pelindo II secara bertahap menerima penawaran calon penyedia barang yaitu dari HDHM menawarkan 15.024.000 dolar AS, ZPMC menawarkan 22.263.000 dolar AS termasuk biaya pemeliharaan selama 6 tahun, sedangkan pihak Doosan Korea Selatan mengundurkan diri karena tidak dapat menemukan perusahaan yang sesuai untuk melaksanakan pemeliharaan QCC.

"Tanpa adanya kajian serta evaluasi teknis, terdakwa memutuskan untuk menggunakan 'Twin Lift' 50 ton dari HDHM dengan mengatakan 'Kita pakai Twin Lift QCC saja, karena harganya lebih murah dari Single Lift QCC dari ZPMC', walau pengadaan QCC di PT Pelindo II adalah tipe QCC 'Single lift' yang sesuai dengan infrastruktur yang ada di pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak," papar jaksa.

Pada 25 Februari 2010, Asisten Senior Manager Alat Bongkar Muat Mashudi Sanyoto membuat nota dinas yang menyatakan atas hasil evaluasi teknis dokumen lelang bahwa HDHM dan ZPMC tidak memenuhi syarat.

Namun atas laporan tersebut, pada 5 Maret 2009 Ferialdy Noerlan memberikan memo kepada Wahyu Hardiyanto agar tetap mengevaluasi tentang standar China dan vendor list HDHM dan disesuaikan dengan kebutuhan walaupun HDHM tidak memenuhi persyaratan teknis.

RJ Lino juga memberikan perintah kepada Ferialdy selaku Direktur Operasi dan Teknik, Saptono Rahayu Irianto selaku Direktur Komersial dan pengembangan Usaha serta Wahyu Hardianto selaku Kepala Biro Pengadaan untuk tetap memproses "twin lift" QCC, padahal HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Kontrak lalu ditandatangani pada 30 Maret 2010 antara Weng Yaogen yang menjabat sebagai Chairman HDHM dan Ferialdy Noerlan yaitu sebesar 17.165.386 dolar AS selama 11 bulan garansi 1 tahun dan untuk pemeliharaan selama 5 tahun sebesar 1.611.386 dolar AS.

Dengan adanya kontrak tersebut, pada 30 September - 21 Oktober 2011 Pelindo II menerima penyerahan pekerjaan dari pihak HDHM berupa 3 unit "Twin lift" QCC di pelabuhan Panjang, pelabuhan Pontianak serta pelabuhan Palembang tapi ketiga unit tersebut tidak pernah dilakukan "pre-delivery commissioning test" di lokasi pabrik HDHM sebelum pengiriman serta "commissioning test" pada saat pemasangan di lokasi masing-masing pelabuhan yaitu "Static Load Test" dan "Deflection Test"sehingga tidak di ketahui kualitas dan kemampuannya.

Walaupun pengadaan dan pemeliharaannya dilakukan tidak mengikuti prosedur, pihak HDHM tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada pihak PT. Pelindo II dan atas permohonan tersebut TJ tetap memberikan persetujuan untuk pembayaran kepada pihak HDHM sebesar 15.165.150 dolar AS dalam beberapa tahap yaitu;

1. Pembayaran termin pertama sebesar 3.110.800 dolar AS dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok
2. Pembayaran termin kedua sebesar 1.555.400 dolar AS pada 11 Mei 2010
3. Pembayaran termin Ketiga sebesar 4.666.200 dolar AS melalui "Letter of Credit"
4. Pembayaran termin keempat sebesar 3.110.800 dolar AS melalui "letter of credit" pada 15 November
5. Pembayaran termin kelima sebesar 2.333.100 dolar AS melalui "letter of credit" pada 15 November 2011
6. Pembayaran termin Keenam, sebesar 388.850 dolar AS untuk sub kontak pekerjaan pemeliharaan dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan (PT JPP).

Sehingga PT Pelindo II telah melakukan pembayaran ke HDHM sebesar 1.142.842,61 dolar AS padahal biaya pemeliharaan 3 QCC hanya sebesar 939.107,08 dolar AS sebagaimana pembayaran pihak HDHM kepada PT JPP selaku sub-kontraktor pekerjaan pemeliharaan "twin lift" QCC.

Akibat perbuatan RJ Lino, mengakibatkan tidak diperolehnya produk "twin lift" QCC dengan harga wajar yaitu sebesar 13.579.088,71 yang berasal dari nilai harga pokok produksi sebesar 10.000.262,85 dolar AS; margin keuntungan wajar sebesar 2.553.418,86 dolar AS; biaya lain-lain sebesar 1.025.407 dolar AS dan menyebabkan terjadinya kemahalan harga sebesar 1.974.911,29 dolar AS.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan intervensi pengadaan 3 unit 'Twinlift QCC' berikut pekerjaan jasa pemeliharaannya telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq PT Pelabuhan Indonesia II sebesar 1.997.740,23 dolar AS," ungkap jaksa Wawan.

Rinciannya adalah kerugian dari pengadaan 3 unit QCC sebesar 1.974.911,29 dolar AS dan kerugian dari jasa pemeliharaan 3 unit QCC sebesar 22.828,94 dolar AS.

Atas perbuatannya, RJ Lino dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut, RJ Lino akan mengajukan nota keberatan (eksepsi).

"Saya sudah mendengar sebelumnya dan saya mengerti dan saya akan menyampaikan eksepsi. Saya juga mohon izinkan berkonsultasi secara langsung dengan penasihat hukum saya karena saya sudah 68 tahun dan sulit bila hanya 'online' dengan penasihat hukum, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan di rutan," kata RJ Lino dalam persidangan. Sidang pembacaan eksepsi akan dilakukan pada 16 Agustus 2021.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar masker respirator N95 sebesar Rp5,8 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI 2020.

Hal ini disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo pada Kamis.

Laporan tersebut juga menyebut pembelian masker itu dilakukan melalui dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK yang memiliki kisaran harga berbeda.

"Permasalahan itu mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000," tulis Pemut dalam laporan yang dikutip di Jakarta.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak tiga kali dengan jumlah total 89 ribu masker yang berita acaranya disahkan pada 5 Agustus, 28 September, dan 6 Oktober 2020.

Pembelian pertama sebanyak 39 ribu masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70 ribu. Selanjutnya pada pembelian kedua dan ketiga, harganya turun jadi Rp60 ribu.

Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui dalam berita acara pada 30 November 2020. Dinkes DKI memesan 195 ribu unit masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90 ribu.

BPK lantas melakukan komunikasi dengan keduanya. Hasilnya, diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker Respirator N95 sebanyak 200 ribu pcs karena stok barang tersedia.

Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembelian masker jenis serupa kepada PT ALK.

Karena kebijakan ini, Pemut menilai PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yakni dalam hal mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

Pemut pun meminta agar Pemprov DKI mengedepankan asas yang menguntungkan bagi negara dengan memilih pengadaan barang yang lebih murah dan kualitas yang sama.

"Jika mengadakan barang yang berjenis dan kualitas sama, seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator (N95) lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya," tulisnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021