JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu tersangka kasus dugaan suap perpajakan di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/11/2021).

"Benar, informasi yang kami peroleh Rabu (10/11/2021), tim penyidik KPK menangkap satu orang pegawai pajak. Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kata Ali, penangkapan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan suap perpajakan dengan terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. KPK menilai pegawai pajak tersebut tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan kasus yang saat ini sedang dilakukan.

"Hari ini (Kamis, 11/11/2021), diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih (KPK) di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangannya akan kami sampaikan," ucap Ali.

Sebelumnya, Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019 Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura (sekitar Rp42,17 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp57 miliar dari tiga wajib pajak untuk merekayasa hasil penghitungan pajak.

Pemberian suap itu berasal dari dua orang konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations yaitu Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas, kuasa Bank Pan Indonesia (Panin) Veronika Lindawati, dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memilih tak berkomentar lebih jauh terkait penahanan Azis Syamsuddin. Menurut dia, hal-hal mengenai kasus Azis akan dijelaskan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir di kantor Fraksi Golkar Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu siang (25/9/2021).

Airlangga berujar, dia sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah menugaskan fraksi di DPR untuk memberikan penjelasan terkait kasus yang menjerat Azis.

"Kami sudah menugaskan kepada saudara Adies sebagai Badan Hukum dan HAM (Bakumham)," kata Airlangga saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu pagi.

Kata Airlangga, Golkar sedang mengkaji secara dalam soal kasus dugaan suap yang menjerat anggotanya. "Dan kami akan memberikan penjelasan. Silakan hadir di DPR jam 14.00," singkatnya. "Nanti Pak Adies dan tim pada akhirnya akan menjelaskan," sambung Airlangga. 

Seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin (AZ) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus yang tengah ditangani KPK di Lampung Tengah.

Keterangan itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Sabtu (25/9/2021) dini hari. “Saudara AZ, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Periode 2019-2024 (ditetapkan) sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Firli Bahuri.

Awalnya, Azis Syamsuddin dijadwalkan menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat (24/9/2021). Namun hingga sore hari, Azis Syamsuddin tidak muncul dengan alasan masih menjalani isolasi mandiri setelah berinteraksi dengan orang positif Covid-19.

Alasan tersebut tidak kemudian membuat KPK percaya. Dipimpin Direktur Penyidikan KPK, tim penyidik bergerak ke kediaman Azis Syamsuddin untuk mengonfirmasi kesehatan politisi partai Golkar tersebut.

Hasil dari tes swab yang dilakukan, Azis Syamsuddin dinyatakan non-reaktif Covid-19. Dengan hasil tersebut, KPK kemudian membawa Azis Syamsuddin ke Gedung KPK untuk selanjutnya diperiksa terkait dugaan suap terhadap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka terhadap Azis Syamsuddin diduga terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lampung Tengah.

Posisi Azis yang menjabat pimpinan DPR pun menjadi rebutan dari kader-kader partai berlambang pohon beringin yang duduk di Senayan. 

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap untuk menunjuk kader yang akan menggantikan Azis sebagai wakil ketua DPR tersebut. 

Ia mengaku, setidaknya dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan konsolidasi internal partai untuk membahas persoalan tersebut. "Kita akan lihat nanti perkembangannya satu, dua hari ke depan. Karena itu ada mekanisme di internal Partai Golkar," kata Supriansa kepada Kompas TV, Jumat (24/9/2021). 

Sebagai informasi, Azis dan rekan di partainya Aliza Gunado disebut memberi suap Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513 juta) ke penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Uang sekitar Rp3,613 miliar itu diduga diberikan dalam tujuan untuk mengurus kasus di Lampung Tengah.

Keterangannya tersebut terungkap dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (13/9/2021).

“Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513 juta),” kata Lie Putra Setiawan. 
 

JAKARTA, KOMPAS. TV – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, masa lalu Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang pernah menjadi bandar narkoba kini menjadi sorotan publik.

Seperti diwartakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus korupsi, Jumat (3/9/2021).

Budhi bersama orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA), diduga melakukan tindak korupsi terkait pengadaan barang dan jasa Pembkab Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Mei 2021, dengan menetapkan tersangka BS (Budhi Sarwono),” kata Ketua KPK Firli Bahuri, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/9/2021).

Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, tim penyidik menahan Budhi Sarwono di Rutan KPK Kavling C1 dan Kedy Afandy di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Penahanan ini akan dilakukan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 September 2021 hingga 22 September 2021.

Dengan ditetapkannya Budhi Sarwono sebagai tersangka, masa lalunya yang pernah menjadi bandar narkoba disorot publik.

Dalam buku berjudul 'Saya Mau Jadi Muslim, Enak Jadi Kulinya Allah, Upahnya Gede’, Budhi Sarwono menceritakan masa lalunya yang disebutnya sebagai titik gelap dalam kehidupan.

Dalam buku tersebut, pria yang akrab disapa Wing Chin ini mengaku menjadi pemakai dan bandar narkoba di Purwokerto.

Terjun ke bisnis hitam ini membuat Budhi mencicipi pengalaman yang cukup mengerikan. Ia mengalami over dosis (OD) narkoba hingga mengalami mati suri.

“Kalau ditahan polisi suatu saat bisa kembali pulang, tapi ketika yang menahan malaikat saya bisa apa. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan kedua,” tulis Budhi Sarwono dalam bukunya, dikutip dari Tribun Jateng, Sabtu (4/9/2021).