Vikas Pandey BBC News Indonesia

Seorang pejabat senior dari pemerintah federal India mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada kekurangan oksigen di Delhi atau di mana pun di negara itu pada Senin (03/05).

Saat dia berbicara, beberapa rumah sakit kecil - hanya beberapa kilometer dari tempat dia berdiri - mengirimkan pesan bahwa mereka kehabisan oksigen sehingga membahayakan nyawa pasien.

Kepala dokter dari salah satu rumah sakit - dokter spesialis anak - mengatakan kepada BBC bahwa dirinya "sangat cemas" karena adanya risiko kematian pada anak-anak.

Belakangan mereka mendapat pasokan oksigen tepat, setelah seorang politisi lokal turun tangan.

Namun, pemerintah federal telah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada kekurangan pasokan.

"Kami hanya menghadapi masalah dalam pengangkutannya," kata Piyush Goyal, seorang pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri India.

Semestinya rumah sakit yang "memastikan penggunaan oksigen secara bijaksana sesuai pedoman", lanjut Goyal, membuat para dokter bingung.

Tetapi para pakar mengatakan bahwa kekurangan oksigen hanyalah salah satu masalah yang menunjukkan bahwa pemerintah India abai dan gagal melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan atau meminimalisir kerusakan gelombang kedua.

Peringatan sebenarnya sudah berkali-kali dikeluarkan, antara lain:

Meskipun demikian, pada 8 Maret, menteri kesehatan negara itu mengumumkan bahwa India berada dalam "tahap akhir pandemi".

Lantas, apa yang salah sehingga bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia?

Awal mula

Pada Januari dan Februari, kasus harian India turun menjadi di bawah 20.000. Jumlah ini jauh lebh rendah dari puncak kasus harian yang mencapai sekitar 90.000 pada September 2020.

Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan Covid telah kalah, dan semua tempat pertemuan umum dibuka.

Dan segera, orang-orang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid, sebagian berkat pesan membingungkan dari pemerintah.

Ketika Modi meminta orang-orang untuk memakai masker dan mengikuti jarak sosial dalam pesan publiknya, dia berbicara kepada kerumunan massa yang tidak mengenakan masker selama kampanye pemilihannya di lima negara bagian.

Sejumlah menterinya juga terlihat berpidato di pertemuan publik besar-besaran tanpa mengenakan masker.

Kumbh Mela, festival umat Hindu yang menarik jutaan orang juga diberi lampu hijau untuk digelar.

"Ada keterputusan total antara apa yang mereka praktikkan dan apa yang mereka khotbahkan," kata pakar kebijakan publik dan sistem kesehatan, Dr Chandrakant Lahariya.

Ahli virologi terkemuka, Dr Shahid Jameel, mengatakan "pemerintah tidak mengantisipasi gelombang kedua datang dan mulai merayakannya terlalu dini".

Dampak lonjakan kasus juga telah mengekspos kekurangan dana dan pengabaian sistem perawatan kesehatan publik di India.

Pemandangan memilukan di luar rumah sakit - orang meninggal tanpa mendapatkan perawatan - menunjukkan kenyataan suram infrastruktur perawatan kesehatan India.

Seperti yang dikatakan seorang ahli, "infrastruktur kesehatan publik India selalu rusak, orang kaya dan kelas menengah baru mengetahuinya".

Mereka yang mampu selalu bergantung pada rumah sakit swasta untuk perawatan, sementara orang miskin kesulitan hanya untuk mendapatkan janji dengan dokter.

Skema terkini, seperti asuransi kesehatan dan obat-obatan bersubsidi untuk orang miskin, tak banyak membantu karena sangat sedikit yang telah dilakukan dalam beberapa dekade untuk meningkatkan jumlah staf medis atau rumah sakit.

Pengeluaran perawatan kesehatan India, termasuk swasta dan publik, adalah sekitar 3,6% dari PDB selama enam tahun terakhir, persentase terendah di lima negara BRICS.

Brasil menghabiskan paling banyak dengan persentase 9,2%, diikuti oleh Afrika Selatan pada 8,1%, Rusia pada 5,3%, dan China sebesar 5% pada 2018.

Negara-negara maju membelanjakan proporsi PDB mereka yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan, seperti misalnya AS yang menggelontorkan 16,9% dan Jerman 11,2% pada tahun yang sama.

Bahkan negara-negara yang lebih kecil seperti Sri Lanka (3,76%) dan Thailand (3,79%) membelanjakan lebih banyak daripada India.

Persiapan

Tahun lalu, beberapa "komite" sengaja ditugaskan untuk mempersiapkan segala yang diperlukan untuk mengatasi gelombang virus corona berikutnya. Karena itu, para ahli bertanya-tanya mengapa ada kekurangan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan.

"Ketika gelombang pertama melonjak, saat itulah mereka harus bersiap untuk gelombang kedua dan mengasumsikan yang terburuk.

"Mereka seharusnya melakukan inventarisasi oksigen dan [obat] remdesivir dan kemudian meningkatkan kapasitas produksi," kata Mahesh Zagade, mantan pejabat kesehatan di Negara Bagian Maharashtra kepada BBC.

Para pejabat mengatakan India menghasilkan cukup oksigen untuk memenuhi lonjakan permintaan, tetapi transportasi adalah masalahnya - meskipun hal ini dipertanyakan oleh para ahli.

Pemerintah sekarang menjalankan kereta khusus yang membawa oksigen dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan menghentikan penggunaan oksigen dalam industri - namun itu terjadi setelah banyak pasien meninggal karena kekurangan oksigen.

"Akibatnya adalah anggota keluarga yang putus asa menghabiskan ribuan rupee untuk mengamankan tabung oksigen di pasar gelap dan kemudian berdiri berjam-jam dalam antrean untuk mengisinya," kata Dr Lahariya.

Sementara itu, mereka yang mampu juga membayar mahal untuk membeli obat-obatan seperti remdesivir dan tocilizumab.

Seorang eksekutif dari perusahaan farmasi yang memproduksi remdesivir mengatakan "permintaan telah menurun" pada Januari dan Februari.

"Kalau pemerintah sudah memesannya, pasti kami menimbun dan tidak ada kekurangan. Kami tingkatkan produksi, tapi permintaan tumbuh signifikan," katanya.

Sebaliknya, Negara Bagian Kerala mengantisipasi gelombang tersebut terlebih dahulu.

Dr A Fathahudeen, yang merupakan bagian dari gugus tugas Covid negara bagian, mengatakan tidak ada kekurangan oksigen di negara bagian itu karena langkah-langkah yang diperlukan telah diambil pada Oktober tahun lalu.

"Kami juga mendapatkan stok remdesivir dan tocilizumab serta obat lain yang cukup jauh sebelumnya. Kami juga memiliki rencana untuk mengatasi setiap peningkatan eksponensial jumlah kasus dalam beberapa minggu mendatang," katanya.

Mr Zagade mengatakan negara bagian lain juga harus mengambil langkah serupa "untuk menghindari penderitaan".

"Belajar berarti orang lain telah melakukannya dan Anda dapat melakukannya sekarang, tetapi itu berarti butuh waktu," kata mantan sekretaris kesehatan Maharashtra.

Tetapi waktu hampir habis karena gelombang kedua sekarang menyebar ke desa-desa di mana sistem perawatan kesehatan tidak dipersiapkan untuk mengatasi lonjakan tersebut.

Pencegahan

Pengurutan genom virus merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi varian baru yang bisa lebih menular dan mematikan.

Konsorsium Genomik SARS-CoV-2 India (INSACOG) didirikan tahun lalu dan mengumpulkan 10 laboratorium di negara tersebut.

Namun kelompok tersebut dikabarkan kesulitan mendapatkan dana pada awalnya.

Ahli virologi Dr Jameel mengatakan India mulai serius melihat mutasi cukup terlambat, dengan upaya pengurutan baru "dimulai dengan benar" pada pertengahan Februari 2021.

India mengurutkan lebih dari 1% dari semua sampel saat ini.

"Sebagai perbandingan, Inggris telah melakukan sekuens genom sekitar 5-6% pada puncak pandemi. Tetapi Anda tidak dapat membangun kapasitas seperti itu dalam semalam," katanya.

Namun, harapan utama India ada pada vaksinasi.

"Setiap pakar kesehatan masyarakat akan memberitahu Anda bahwa tidak ada cara praktis untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan publik yang sudah rusak dalam hitungan bulan," kata seorang perempuan, yang keluarganya menjalankan rumah sakit swasta besar di Delhi, kepada BBC.

"Alternatif terbaik dan paling efektif untuk memerangi Covid adalah dengan memvaksinasi populasi secepat mungkin sehingga mayoritas tidak memerlukan perawatan rumah sakit dan karenanya tidak membebani sistem perawatan kesehatan secara berlebihan."

India awalnya menargetkan 300 juta orang divaksinasi pada bulan Juli, "tetapi tampaknya pemerintah tidak melakukan perencanaan yang cukup untuk mengamankan pasokan vaksin guna menjalankan program tersebut", kata Dr Lahariya.

"Selain itu, India telah membuka vaksinasi bagi semua orang dewasa tanpa mengamankan pasokan vaksin."

Sejauh ini, hanya sekitar 26 juta orang yang telah divaksinasi penuh dari seluruh 1,4 miliar populasi, dan sekitar 124 juta telah menerima satu dosis.

India memiliki jutaan dosis lagi yang dipesan, tetapi masih jauh dari yang sebenarnya dibutuhkan.

Pemerintah juga telah membatalkan ekspor vaksin, mengingkari komitmen yang telah dibuat dengan negara-negara lain.

Pemerintah telah meminta perusahaan lain seperti Biological E dan Haffkine Institute yang dikelola negara untuk memproduksi vaksin.

Pemerintah juga telah memberikan dukungan kredit sebesar US$609 juta, atau sekitar Rp8,7 triliun, kepada Serum Institute of India, yang memproduksi vaksin Oxford-AstraZeneca yang dibuat di India dengan nama Covishield, untuk meningkatkan produksi.

Tapi dana itu semestinya datang lebih awal, kata Dr Lahariya, untuk menyelamatkan nyawa yang berharga.

Para ahli mengatakan ironis bahwa India dikenal sebagai apotek dunia dan sekarang menghadapi kekurangan vaksin dan obat-obatan.

Semua ini, kata Dr Lahariya, harus menjadi peringatan bagi pemerintah federal dan negara bagian, agar berinvestasi lebih banyak di sektor perawatan kesehatan karena "ini jelas bukan pandemi terakhir yang harus kita lawan".

"Pandemi di masa depan mungkin datang lebih awal dari yang dapat diprediksi oleh model mana pun," katanya.

Analisis data dan grafik oleh Shadab Nazmi.

Sejumlah mahasiswa Indonesia yang tinggal di India bercerita fenomena, antara lain yang unik soal warga kasta atas di Rajkot, Gujarat, yang "merasa hebat dan boleh melanggar protokol kesehatan" di tengah lonjakan kasus yang mencapai ratusan ribu sehari.

Mereka juga bercerita, meski kasus harian Covid-19 di negara itu naik tajam, masih ada warga yang "tetap abai dalam menjalankan protokol kesehatan".

Pada hari Kamis (22/04) kasus positif virus corona bertambah hampir 315.000, angka harian tertinggi di dunia.

Banyak rumah sakit kewalahan dan muncul laporan penjarahan tabung-tabung oksigen karena pasok tabung ini menipis. Yang juga menipis adalah pasok obat-obatan penting.

Meroketnya kasus positif membuat warga khawatir, termasuk warga Indonesia yang berada di India.

Arif Sorayaman Hulu, mahasiswa Indonesia di Rajkot, Gujarat di India barat, mengatakan yang antara lain membuat dirinya khawatir adalah "abainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan". Padahal penerapan protokol ini sangat penting dalam menekan pandemi.

"Aktivitas warga berjalan normal, padahal pemerintah sedang menerapkan lockdown (karantina wilayah)," kata Arif.

Ia juga melihat di pusat kota banyak warga yang tidak mengenakan masker.

Suatu ketika Arif berada di rumah sakit di Rajkot yang menangani pasien-pasien Covid-19.

"Saya berdiri di depan rumah sakit itu dan saya melihat ambulans berlalu-lalang ... belum selesai satu pasien ditangani, sudah datang lagi pasien yang baru ... saya [juga] melihat ada pasien yang sangat parah, keluarganya menangis sejadi-jadinya, namun penanganannya saya lihat lamban, lamban sekali," tutur Arif.

'Diperparah oleh sistem sosial'

Arif mengatakan dirinya melihat "fenomena unik" di mana kelompok masyarakat dari kasta atas, dari kelompok kaya dan elite, "sepertinya boleh melanggar protokol kesehatan".

"Karena mereka merasa sudah hebat, berasal dari kelompok sosial yang tinggi, mereka merasa bisa melakukan apa saja," kata Arif yang mengambil jurusan hukum.

Menghadapi situasi seperti ini, Arif dan beberapa mahasiswa Indonesia di Rajkot, berusaha hati-hati dengan selalu menaati protokol kesehatan.

"Kami tahu, kami sadar Covid-19 ini sangat berbahaya, kami mematuhi protokol, tapi lagi-lagi saya melihat mahasiswa lain kurang serius," katanya.

Yang membuatnya khawatir adalah ia tinggal di asrama yang dekat dengan gedung yang dipakai untuk menampung orang-orang yang sedang menjalani isolasi karena terkena Covid-19.

"Dan mereka dibiarkan keluar [dari gedung] ... sepertinya mereka menganggap Covid-19 itu nothing (tak ada bahayanya)," kata Arif.

"Dua teman satu kamar saya terkena Covid-19 dan harus isolasi [di gedung di depan asrama] dan mereka dibolehkan lalu-lalang," kata Arif.

'Merasa sudah menang lawan pandemi'

Situasi berbeda dirasakan oleh mahasiswa Indonesia di Delhi, Mohd Agoes Aufiya.

Agoes mengatakan karantina wilayah dan sejumlah pembatasan -- yang diberlalukan lagi mulai hari Minggu (18/04) -- ditaati warga di kota ini.

"Semua warga tinggal di rumah, tidak ke mana-mana, kecuali bagi mereka yang punya alasan valid untuk keluar rumah," kata Agoes.

"Toko yang menyediakan kebutuhan bahan pokok buka, tapi toko-toko yang menjual bahan atau produk nonesensial tutup ... toko sepatu atau toko ponsel, itu tutup," katanya.

Ia mengatakan secara umum warga di Delhi mematuhi protokol kesehatan, misalnya mengenakan masker.

"Mungkin sekitar 95% pakai masker, tapi ya tetap saja masih ada yang tidak mengenakan masker. Saya merasa ketakukan atau kekhawatiran [warga] tidak seperti saat gelombang pertama," kata Agoes, mahasiswa doktoral jurusan hubungan internasional ini.

"Ketika itu orang-orang pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield dan menerapkan jaga jarak.

Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena merasa sudah menang [melawan pandemi virus corona], karena angka kasus memang sempat turun di bulan November, Desember, Januari, Februari, mungkin membuat kekhawatiran atau ketakutan warga tidak sebesar dulu," kata Agoes.

Perasaan seperti ini ia perkirakan menjadi penyebab masyarakat tak lagi patuh sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan.

"Saya pernah ke daerah Jakhal di Haryana, itu tak ada warga yang memakai masker," kata Agoes.

Di tengah naiknya angka kasus, Agoes dan para mahasiswa Indonesia di India mengintensifkan komunikasi melalui grup Whatsapp.

"Kami berbagi informasi, mengingatkan bahwa keadaan sekarang sulit dan kita semua harus waspada, terutama di wilayah-wilayah episentrum, seperti di New Delhi, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu dan Uttar Pradesh ... mereka yang ada di kawasan-kawasan itu diminta untuk hati-hati," katanya.

Informasi juga dibagikan ke warga Indonesia lain, antara lain soal jika ada warga yang menghadapi kesulitan atau terkena Covid-19 untuk memberi tahu pihak KBRI, untuk memastikan tersedia bantuan bagi warga Indonesia yang memerlukan.

Rumah sakit di Uttar Pradesh kewalahan

Pembatasan juga diterapkan oleh pemerintah di negara bagian Uttar Pradesh. Mahasiswi Indonesia di Lucknow, ibu kota negara bagian, Ayu Andriyaningsih, mengatakan warga diwajibkan berada di rumah.

"Terasa sekali ketika lockdown diberlakukan ... jauh lebih sepi. Alhamdulillah, di sini masyarakat taat," kata Ayu.

"Masyarakat tidak keluar rumah, kecuali untuk urusan atau alasan yang valid ... jadi kalau lockdown terasa sekali sepinya," imbuh Ayu. "Tak ada orang di jalan, kebetulan asrama saya di dekat kalan raya," katanya.

Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi 240 juta jiwa, sangat terdampak pandemi.

Sejak pandemi bermula, tercatat lebih dari 851.000 kasus di negara bagian ini dengan angka kematian setidaknya 9.800 orang.

Rumah-rumah sakit menolak pasien karena sudah tidak ada tempat tidur, sementara kremasi jenazah seakan tak akan pernah berhenti.

"Pernah dalam satu hari, kasus bertambah sekitar 30.000 jadi mungkin rumah sakit kewalahan," kaya Ayu.

"Saya sendiri merasa antara stres tidak stres ... sekarang kami juga puasa, kemudian dalam posisi dikurung dengan situasi seperti ini, jadi kami misalnya susah cari bahan makanan. Sekarang ini susah mencari sayur segar," kata Ayu.

"Kadang ada vendor (pedagang) yang datang ke asrama, tapi kan tidak semuanya 100% segar," katanya.

Ia mengakui dirinya sangat khawatir dengan pandemi yang memburuk.

"Kami khawatir sekali karena kasusnya melonjak, jadi takut ... ini membuat kami waspada," kata Ayu.

Banyak yang meyakini meroketnya kasus dipicu oleh festival-festival agama dan kampanye pemilu negara bagian, yang dihadiri banyak orang dan penyelenggara gagal memastikan protokol kesehatan benar-benar ditaati.

Pemerintah negara bagian dan federal mengeklaim situasinya masih bisa dikendalikan, namun banyak pihak mengatakan pemerintah telah "gagal mengantisipasi gelombang kedua" ketika situasi melandai antara Oktober 2020 hingga Februari 2021.