KBRN, Jakarta: Pemerintah Malaysia akan menggunakan misi repartisi dengan menggunakan pesawat carteran untuk memulangkan warganya dari wilayah utara dan barat India di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Dilansir melalui media Bernama dan Channel News Asia, Jumat (7/5/2021), Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan, pesawat tersebut nantinya akan berangkat ke India setelah mendapatkan semua persetujuan dari pemerintah India. 

"Pesawat itu akan berangkat ke New Delhi dan Mumbai, India, segera setelah semua pengaturan terkait termasuk persetujuan dari pemerintah India untuk penerbangan khusus tersebut," ujar Kemenlu Malaysia. 

Sementara keputusan pemulangan warga ini telah di buat  bersama dengan semua lembaga yang terlibat. Tentunya dengan mempertimbangkan pengamatan dan analisis oleh misi diplomatik Malaysia di India. 

Diketahui warga yang dipulangkan tersebut merupakan  anggota staf berbasis rumahan dari berbagai agen Malaysia dan keluarga mereka. Semuanya harus menjalani tes COVID-19 sebelum meninggalkan India dan juga setibanya di Malaysia.

"Selain itu, mereka juga diwajibkan menjalani karantina selama 14 hari di pusat-pusat yang ditunjuk pemerintah," ujarnya kembali.

Pihak pemerintah Malaysia juga menambahkan bahwa warga Malaysia lainnya di wilayah utara dan barat India yang ingin bergabung dengan penerbangan repatriasi harus mendaftar ke Komisi Tinggi Malaysia di New Delhi dan Konsulat Jenderal Malaysia di Mumbai pada pukul 5 sore waktu India pada hari Jumat ini.

Diterbitkan di Berita

Vikas Pandey BBC News Indonesia

Seorang pejabat senior dari pemerintah federal India mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada kekurangan oksigen di Delhi atau di mana pun di negara itu pada Senin (03/05).

Saat dia berbicara, beberapa rumah sakit kecil - hanya beberapa kilometer dari tempat dia berdiri - mengirimkan pesan bahwa mereka kehabisan oksigen sehingga membahayakan nyawa pasien.

Kepala dokter dari salah satu rumah sakit - dokter spesialis anak - mengatakan kepada BBC bahwa dirinya "sangat cemas" karena adanya risiko kematian pada anak-anak.

Belakangan mereka mendapat pasokan oksigen tepat, setelah seorang politisi lokal turun tangan.

Namun, pemerintah federal telah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada kekurangan pasokan.

"Kami hanya menghadapi masalah dalam pengangkutannya," kata Piyush Goyal, seorang pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri India.

Semestinya rumah sakit yang "memastikan penggunaan oksigen secara bijaksana sesuai pedoman", lanjut Goyal, membuat para dokter bingung.

Tetapi para pakar mengatakan bahwa kekurangan oksigen hanyalah salah satu masalah yang menunjukkan bahwa pemerintah India abai dan gagal melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan atau meminimalisir kerusakan gelombang kedua.

 

A patient getting oxygen at a charitable organisation

GETTY IMAGES

 

Peringatan sebenarnya sudah berkali-kali dikeluarkan, antara lain:

  • Pada bulan November, komite tetap parlemen untuk kesehatan mengatakan pasokan oksigen yang tidak memadai dan tempat tidur rumah sakit pemerintah yang "sangat tidak memadai".
  • Pada bulan Februari, beberapa ahli mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengkhawatirkan 'tsunami Covid' yang akan datang.
  • Pada awal Maret, sekelompok ilmuwan ahli, yang dibentuk oleh pemerintah, memperingatkan para pejabat tentang varian virus corona yang lebih menular yang menyebar di negara itu - tapi tidak ada tindakan penahanan yang signifikan yang harus diambil, kata salah satu ilmuwan dari tim itu kepada BBC. Pemerintah India belum memberi tanggapan atas tudingan tersebut.

Meskipun demikian, pada 8 Maret, menteri kesehatan negara itu mengumumkan bahwa India berada dalam "tahap akhir pandemi".

Lantas, apa yang salah sehingga bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia?

Awal mula

Pada Januari dan Februari, kasus harian India turun menjadi di bawah 20.000. Jumlah ini jauh lebh rendah dari puncak kasus harian yang mencapai sekitar 90.000 pada September 2020.

Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan Covid telah kalah, dan semua tempat pertemuan umum dibuka.

Dan segera, orang-orang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid, sebagian berkat pesan membingungkan dari pemerintah.

Ketika Modi meminta orang-orang untuk memakai masker dan mengikuti jarak sosial dalam pesan publiknya, dia berbicara kepada kerumunan massa yang tidak mengenakan masker selama kampanye pemilihannya di lima negara bagian.

Sejumlah menterinya juga terlihat berpidato di pertemuan publik besar-besaran tanpa mengenakan masker.

Kumbh Mela, festival umat Hindu yang menarik jutaan orang juga diberi lampu hijau untuk digelar.

 

A woman receives oxygen via a mask

GETTY IMAGES

 

"Ada keterputusan total antara apa yang mereka praktikkan dan apa yang mereka khotbahkan," kata pakar kebijakan publik dan sistem kesehatan, Dr Chandrakant Lahariya.

Ahli virologi terkemuka, Dr Shahid Jameel, mengatakan "pemerintah tidak mengantisipasi gelombang kedua datang dan mulai merayakannya terlalu dini".

Dampak lonjakan kasus juga telah mengekspos kekurangan dana dan pengabaian sistem perawatan kesehatan publik di India.

Pemandangan memilukan di luar rumah sakit - orang meninggal tanpa mendapatkan perawatan - menunjukkan kenyataan suram infrastruktur perawatan kesehatan India.

Seperti yang dikatakan seorang ahli, "infrastruktur kesehatan publik India selalu rusak, orang kaya dan kelas menengah baru mengetahuinya".

Mereka yang mampu selalu bergantung pada rumah sakit swasta untuk perawatan, sementara orang miskin kesulitan hanya untuk mendapatkan janji dengan dokter.

Skema terkini, seperti asuransi kesehatan dan obat-obatan bersubsidi untuk orang miskin, tak banyak membantu karena sangat sedikit yang telah dilakukan dalam beberapa dekade untuk meningkatkan jumlah staf medis atau rumah sakit.

 

A graph comparing countries health spending
Presentational white space

Pengeluaran perawatan kesehatan India, termasuk swasta dan publik, adalah sekitar 3,6% dari PDB selama enam tahun terakhir, persentase terendah di lima negara BRICS.

Brasil menghabiskan paling banyak dengan persentase 9,2%, diikuti oleh Afrika Selatan pada 8,1%, Rusia pada 5,3%, dan China sebesar 5% pada 2018.

Negara-negara maju membelanjakan proporsi PDB mereka yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan, seperti misalnya AS yang menggelontorkan 16,9% dan Jerman 11,2% pada tahun yang sama.

Bahkan negara-negara yang lebih kecil seperti Sri Lanka (3,76%) dan Thailand (3,79%) membelanjakan lebih banyak daripada India.

Persiapan

Tahun lalu, beberapa "komite" sengaja ditugaskan untuk mempersiapkan segala yang diperlukan untuk mengatasi gelombang virus corona berikutnya. Karena itu, para ahli bertanya-tanya mengapa ada kekurangan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan.

"Ketika gelombang pertama melonjak, saat itulah mereka harus bersiap untuk gelombang kedua dan mengasumsikan yang terburuk.

"Mereka seharusnya melakukan inventarisasi oksigen dan [obat] remdesivir dan kemudian meningkatkan kapasitas produksi," kata Mahesh Zagade, mantan pejabat kesehatan di Negara Bagian Maharashtra kepada BBC.

Para pejabat mengatakan India menghasilkan cukup oksigen untuk memenuhi lonjakan permintaan, tetapi transportasi adalah masalahnya - meskipun hal ini dipertanyakan oleh para ahli.

Pemerintah sekarang menjalankan kereta khusus yang membawa oksigen dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan menghentikan penggunaan oksigen dalam industri - namun itu terjadi setelah banyak pasien meninggal karena kekurangan oksigen.

 

A Covid-19 patient waits for a bed outside Lok Nayak Jai Prakash (LNJP) hospital, on May 3, 2021 in New Delhi, India.

Pasien yang sangat sakit terpaksa menunggu di luar rumah sakit saat mengantri tempat tidur tersedia GETTY IMAGES

 

"Akibatnya adalah anggota keluarga yang putus asa menghabiskan ribuan rupee untuk mengamankan tabung oksigen di pasar gelap dan kemudian berdiri berjam-jam dalam antrean untuk mengisinya," kata Dr Lahariya.

Sementara itu, mereka yang mampu juga membayar mahal untuk membeli obat-obatan seperti remdesivir dan tocilizumab.

Seorang eksekutif dari perusahaan farmasi yang memproduksi remdesivir mengatakan "permintaan telah menurun" pada Januari dan Februari.

"Kalau pemerintah sudah memesannya, pasti kami menimbun dan tidak ada kekurangan. Kami tingkatkan produksi, tapi permintaan tumbuh signifikan," katanya.

Sebaliknya, Negara Bagian Kerala mengantisipasi gelombang tersebut terlebih dahulu.

Dr A Fathahudeen, yang merupakan bagian dari gugus tugas Covid negara bagian, mengatakan tidak ada kekurangan oksigen di negara bagian itu karena langkah-langkah yang diperlukan telah diambil pada Oktober tahun lalu.

 

A woman seen with an oxygen cylinder, outside a refilling station at Lajpat Nagar, on May 3, 2021 in New Delhi, India

Kerabat pasien mengisi ulang sendiri tabung oksigen. GETTY IMAGES

 

"Kami juga mendapatkan stok remdesivir dan tocilizumab serta obat lain yang cukup jauh sebelumnya. Kami juga memiliki rencana untuk mengatasi setiap peningkatan eksponensial jumlah kasus dalam beberapa minggu mendatang," katanya.

Mr Zagade mengatakan negara bagian lain juga harus mengambil langkah serupa "untuk menghindari penderitaan".

"Belajar berarti orang lain telah melakukannya dan Anda dapat melakukannya sekarang, tetapi itu berarti butuh waktu," kata mantan sekretaris kesehatan Maharashtra.

Tetapi waktu hampir habis karena gelombang kedua sekarang menyebar ke desa-desa di mana sistem perawatan kesehatan tidak dipersiapkan untuk mengatasi lonjakan tersebut.

Pencegahan

Pengurutan genom virus merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi varian baru yang bisa lebih menular dan mematikan.

Konsorsium Genomik SARS-CoV-2 India (INSACOG) didirikan tahun lalu dan mengumpulkan 10 laboratorium di negara tersebut.

Namun kelompok tersebut dikabarkan kesulitan mendapatkan dana pada awalnya.

Ahli virologi Dr Jameel mengatakan India mulai serius melihat mutasi cukup terlambat, dengan upaya pengurutan baru "dimulai dengan benar" pada pertengahan Februari 2021.

India mengurutkan lebih dari 1% dari semua sampel saat ini.

"Sebagai perbandingan, Inggris telah melakukan sekuens genom sekitar 5-6% pada puncak pandemi. Tetapi Anda tidak dapat membangun kapasitas seperti itu dalam semalam," katanya.

Namun, harapan utama India ada pada vaksinasi.

 

A woman taking a selfie while getting vaccinated

Seorang perempuan merekam momen dirinya menerima vaksinasi GETTY IMAGES

 

"Setiap pakar kesehatan masyarakat akan memberitahu Anda bahwa tidak ada cara praktis untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan publik yang sudah rusak dalam hitungan bulan," kata seorang perempuan, yang keluarganya menjalankan rumah sakit swasta besar di Delhi, kepada BBC.

"Alternatif terbaik dan paling efektif untuk memerangi Covid adalah dengan memvaksinasi populasi secepat mungkin sehingga mayoritas tidak memerlukan perawatan rumah sakit dan karenanya tidak membebani sistem perawatan kesehatan secara berlebihan."

India awalnya menargetkan 300 juta orang divaksinasi pada bulan Juli, "tetapi tampaknya pemerintah tidak melakukan perencanaan yang cukup untuk mengamankan pasokan vaksin guna menjalankan program tersebut", kata Dr Lahariya.

"Selain itu, India telah membuka vaksinasi bagi semua orang dewasa tanpa mengamankan pasokan vaksin."

Sejauh ini, hanya sekitar 26 juta orang yang telah divaksinasi penuh dari seluruh 1,4 miliar populasi, dan sekitar 124 juta telah menerima satu dosis.

India memiliki jutaan dosis lagi yang dipesan, tetapi masih jauh dari yang sebenarnya dibutuhkan.

Pemerintah juga telah membatalkan ekspor vaksin, mengingkari komitmen yang telah dibuat dengan negara-negara lain.

Pemerintah telah meminta perusahaan lain seperti Biological E dan Haffkine Institute yang dikelola negara untuk memproduksi vaksin.

Pemerintah juga telah memberikan dukungan kredit sebesar US$609 juta, atau sekitar Rp8,7 triliun, kepada Serum Institute of India, yang memproduksi vaksin Oxford-AstraZeneca yang dibuat di India dengan nama Covishield, untuk meningkatkan produksi.

Tapi dana itu semestinya datang lebih awal, kata Dr Lahariya, untuk menyelamatkan nyawa yang berharga.

Para ahli mengatakan ironis bahwa India dikenal sebagai apotek dunia dan sekarang menghadapi kekurangan vaksin dan obat-obatan.

Semua ini, kata Dr Lahariya, harus menjadi peringatan bagi pemerintah federal dan negara bagian, agar berinvestasi lebih banyak di sektor perawatan kesehatan karena "ini jelas bukan pandemi terakhir yang harus kita lawan".

"Pandemi di masa depan mungkin datang lebih awal dari yang dapat diprediksi oleh model mana pun," katanya.

Analisis data dan grafik oleh Shadab Nazmi.

Diterbitkan di Berita
Muhaimin sindonews.com MAHOBA - Pengantin pria India ini tidak pernah membayangkan bahwa gagal dalam tes matematika yang sederhana akan membuat rencana pernikahannya menjadi kacau. 
Kedua mempelai sudah berdandan. Pengantin pria melangkah ke aula pernikahan pada Sabtu malam dengan prosesi pernikahan lokal.
 
Namun, pengantin wanita—yang meragukan kualifikasi pendidikan calon suaminya—meminta pengantin pria untuk melafalkan dua tabel perkalian, sebelum karangan bunga dapat ditukar.
Sialnya, si pengantin pria gagal melafalkannya, dan pernikahan pun dibatalkan. Keluarga mempelai wanita mengajukan laporan ke polisi atas tuduhan pihak mempelai pria melakukan penipuan soal latar belakang pendidikan.

Petugas Kantor Polisi Panwari, Vinod Kumar, mengatakan itu adalah perjodohan dan pengantin pria berasal dari desa Dhawar, distrik Mahoba.
Anggota dua keluarga dan beberapa warga desa berkumpul di tempat pernikahan. Saat pernikahan akan dilangsungkan, mempelai wanita berjalan keluar dari kanopi sambil berkata bahwa dia tidak dapat menikahi seseorang yang tidak mengetahui dasar-dasar matematika.

Teman dan kerabat gagal meyakinkan pengantin wanita. Sepupu pengantin wanita mengatakan bahwa mereka terkejut mengetahui bahwa pengantin pria tidak berpendidikan.

"Keluarga mempelai pria tidak memberitahu kami tentang pendidikannya. Dia bahkan mungkin tidak bersekolah. Keluarga mempelai pria telah menipu kami.
Tapi saudara perempuan saya yang pemberani keluar tanpa takut tabu sosial," sepupu pengantin wanita yang tidak sebutkan namanya seperti dikutip dari IANS, Selasa (4/5/2021).
 
Polisi tidak memproses kasus setelah kedua belah pihak melakukan kompromi atas intervensi warga desa yang terkemuka. Kesepakatan tersebut mensyaratkan bahwa keluarga kedua mempelai mengembalikan hadiah dan perhiasan.
 
 
Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Krisis pandemi Covid-19 di India nampaknya sudah semakin parah setiap harinya. 

Hal tersebut terlihat pada sebuah masjid di India yang berubah menjadi sebuah rumah sakit darurat pasien Covid-19. Masjid tersebut adalah masjid Jahangipura.

Melansir dari Arab News, Jumat (30/4/2021) kondisi tersebut dilakukan oleh komunitas Muslim India yang terhitung minoritas. Fasilitas di dalamnya terdapat 50 kasur medis tampak bersusun rapi memenuhi aula. 

“Situasi Covid-19 di kota tidak baik dan orang-orang tidak mendapatkan tempat tidur di rumah sakit, Jadi kami memutuskan untuk membuka fasilitas untuk memberikan bantuan kepada orang-orang," ujar Irfan Sheikh, pengawas masjid.

"Dalam beberapa hari setelah fasilitas ini dibuka, semua 50 tempat tidur terisi. Anda bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dialami rumah sakit," tambahnya. 

Bahkan rencananya 50 tempat tidur lagi akan ditambahkan, jika pasokan oksigen dapat diandalkan. 

Tidak hanya masjid Jahangipura,  Masjid Darool Uloom di kota yang sama mereka juga membuka pintunya untuk 142 tempat tidur yang dilengkapi dengan oksigen dengan 20 perawat dan tiga dokter yang berada di lokasi.

"Kami bisa membuat fasilitas Covid-19 dengan 1.000 tempat tidur, tapi pasokan oksigen menjadi kendala," kata Ashfaq Malek Tandalja, anggota komite pengelola masjid, kepada Arab News.

Diketahui Masjid Jahangirpura terletak di negara bagian barat kota Vadodara Gujarat. Negara bagian asal Perdana Menteri Narendra Modi ini adalah salah satu yang paling parah terkena dampak di India.

Di Gujarat, hampir 1.500 kasus dan lebih dari 150 kematian dilaporkan pada hari Selasa. Untuk keseluruhan, India melaporkan 323.144 infeksi baru dengan total lebih dari 17.6 juta kasus.

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, 10 orang di Indonesia terpapar varian dari mutasi baru virus penyebab Covid-19 yang ditemukan di India. 

"Soal mutasi virus baru yang menyebabkan kasus di India meningkat, bahwa virus itu juga sudah masuk di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Meski demikian, Budi tidak secara spesifik menyebutkan mutasi dengan varian apa yang dimaksud. Dia hanya menyampaikan, dari 10 orang yang terpapar Covid-19 dari mutasi itu, enam orang di antaranya tertular dari luar negeri.

"Sementara yang 4 orang adalah (tertular) lewat transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga," ucap Budi.

Empat orang yang tertular lewat transmisi lokal itu terdiri dari dua orang di Sumatera, satu orang di Jawa Barat, dan satu orang di Kalimantan Selatan.

Saat ini, pemerintah meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut. "Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan kita akan jadi lebih sangat hati-hati untuk mengontrol apakah ada (ada lagi kasus) mutasi baru tersebut atau tidak," ucap Budi.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika

Diterbitkan di Berita

Mohamad Susilo BBC News Indonesia

Sejumlah mahasiswa Indonesia yang tinggal di India bercerita fenomena, antara lain yang unik soal warga kasta atas di Rajkot, Gujarat, yang "merasa hebat dan boleh melanggar protokol kesehatan" di tengah lonjakan kasus yang mencapai ratusan ribu sehari.

Mereka juga bercerita, meski kasus harian Covid-19 di negara itu naik tajam, masih ada warga yang "tetap abai dalam menjalankan protokol kesehatan".

Pada hari Kamis (22/04) kasus positif virus corona bertambah hampir 315.000, angka harian tertinggi di dunia.

Banyak rumah sakit kewalahan dan muncul laporan penjarahan tabung-tabung oksigen karena pasok tabung ini menipis. Yang juga menipis adalah pasok obat-obatan penting.

Meroketnya kasus positif membuat warga khawatir, termasuk warga Indonesia yang berada di India.

Arif Sorayaman Hulu, mahasiswa Indonesia di Rajkot, Gujarat di India barat, mengatakan yang antara lain membuat dirinya khawatir adalah "abainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan". Padahal penerapan protokol ini sangat penting dalam menekan pandemi.

"Aktivitas warga berjalan normal, padahal pemerintah sedang menerapkan lockdown (karantina wilayah)," kata Arif.

Ia juga melihat di pusat kota banyak warga yang tidak mengenakan masker.

Suatu ketika Arif berada di rumah sakit di Rajkot yang menangani pasien-pasien Covid-19.

"Saya berdiri di depan rumah sakit itu dan saya melihat ambulans berlalu-lalang ... belum selesai satu pasien ditangani, sudah datang lagi pasien yang baru ... saya [juga] melihat ada pasien yang sangat parah, keluarganya menangis sejadi-jadinya, namun penanganannya saya lihat lamban, lamban sekali," tutur Arif.

'Diperparah oleh sistem sosial'

 

Arif Sorayaman Hulu

Arif melihat fenomena sosial yang menurutnya memperparah pandemi. ARIF SORAYAMAN HULU

 

Arif mengatakan dirinya melihat "fenomena unik" di mana kelompok masyarakat dari kasta atas, dari kelompok kaya dan elite, "sepertinya boleh melanggar protokol kesehatan".

"Karena mereka merasa sudah hebat, berasal dari kelompok sosial yang tinggi, mereka merasa bisa melakukan apa saja," kata Arif yang mengambil jurusan hukum.

Menghadapi situasi seperti ini, Arif dan beberapa mahasiswa Indonesia di Rajkot, berusaha hati-hati dengan selalu menaati protokol kesehatan.

"Kami tahu, kami sadar Covid-19 ini sangat berbahaya, kami mematuhi protokol, tapi lagi-lagi saya melihat mahasiswa lain kurang serius," katanya.

Yang membuatnya khawatir adalah ia tinggal di asrama yang dekat dengan gedung yang dipakai untuk menampung orang-orang yang sedang menjalani isolasi karena terkena Covid-19.

"Dan mereka dibiarkan keluar [dari gedung] ... sepertinya mereka menganggap Covid-19 itu nothing (tak ada bahayanya)," kata Arif.

"Dua teman satu kamar saya terkena Covid-19 dan harus isolasi [di gedung di depan asrama] dan mereka dibolehkan lalu-lalang," kata Arif.

 

'Merasa sudah menang lawan pandemi'

 

Mohd Agoes Aufiya

Agoes mengatakan ada semacam perasaan 'menang melawan pandemi'. MOHD AGOES AUFIYA

 

Situasi berbeda dirasakan oleh mahasiswa Indonesia di Delhi, Mohd Agoes Aufiya.

Agoes mengatakan karantina wilayah dan sejumlah pembatasan -- yang diberlalukan lagi mulai hari Minggu (18/04) -- ditaati warga di kota ini.

"Semua warga tinggal di rumah, tidak ke mana-mana, kecuali bagi mereka yang punya alasan valid untuk keluar rumah," kata Agoes.

"Toko yang menyediakan kebutuhan bahan pokok buka, tapi toko-toko yang menjual bahan atau produk nonesensial tutup ... toko sepatu atau toko ponsel, itu tutup," katanya.

Ia mengatakan secara umum warga di Delhi mematuhi protokol kesehatan, misalnya mengenakan masker.

"Mungkin sekitar 95% pakai masker, tapi ya tetap saja masih ada yang tidak mengenakan masker. Saya merasa ketakukan atau kekhawatiran [warga] tidak seperti saat gelombang pertama," kata Agoes, mahasiswa doktoral jurusan hubungan internasional ini.

"Ketika itu orang-orang pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield dan menerapkan jaga jarak.

Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena merasa sudah menang [melawan pandemi virus corona], karena angka kasus memang sempat turun di bulan November, Desember, Januari, Februari, mungkin membuat kekhawatiran atau ketakutan warga tidak sebesar dulu," kata Agoes.

Perasaan seperti ini ia perkirakan menjadi penyebab masyarakat tak lagi patuh sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan.

 

Krematorium di Delhi

Krematorium di Delhi sibuk melakukan pembakaran jenazah pasien virus corona. REUTERS

 

"Saya pernah ke daerah Jakhal di Haryana, itu tak ada warga yang memakai masker," kata Agoes.

Di tengah naiknya angka kasus, Agoes dan para mahasiswa Indonesia di India mengintensifkan komunikasi melalui grup Whatsapp.

"Kami berbagi informasi, mengingatkan bahwa keadaan sekarang sulit dan kita semua harus waspada, terutama di wilayah-wilayah episentrum, seperti di New Delhi, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu dan Uttar Pradesh ... mereka yang ada di kawasan-kawasan itu diminta untuk hati-hati," katanya.

Informasi juga dibagikan ke warga Indonesia lain, antara lain soal jika ada warga yang menghadapi kesulitan atau terkena Covid-19 untuk memberi tahu pihak KBRI, untuk memastikan tersedia bantuan bagi warga Indonesia yang memerlukan.

 

Rumah sakit di Uttar Pradesh kewalahan

Ayu Andriyaningsih

Ayu Andriyaningsih mengatakan di Lucknow sepi ketika diterapkan karantina wilayah. AYU ANDRIYANINGSIH

 

Pembatasan juga diterapkan oleh pemerintah di negara bagian Uttar Pradesh. Mahasiswi Indonesia di Lucknow, ibu kota negara bagian, Ayu Andriyaningsih, mengatakan warga diwajibkan berada di rumah.

"Terasa sekali ketika lockdown diberlakukan ... jauh lebih sepi. Alhamdulillah, di sini masyarakat taat," kata Ayu.

"Masyarakat tidak keluar rumah, kecuali untuk urusan atau alasan yang valid ... jadi kalau lockdown terasa sekali sepinya," imbuh Ayu. "Tak ada orang di jalan, kebetulan asrama saya di dekat kalan raya," katanya.

Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi 240 juta jiwa, sangat terdampak pandemi.

Sejak pandemi bermula, tercatat lebih dari 851.000 kasus di negara bagian ini dengan angka kematian setidaknya 9.800 orang.

Rumah-rumah sakit menolak pasien karena sudah tidak ada tempat tidur, sementara kremasi jenazah seakan tak akan pernah berhenti.

 

India

Kasus virus corona bertambah lebih dari 300.000 pada hari Kamis (22/04). REUTERS

 

"Pernah dalam satu hari, kasus bertambah sekitar 30.000 jadi mungkin rumah sakit kewalahan," kaya Ayu.

"Saya sendiri merasa antara stres tidak stres ... sekarang kami juga puasa, kemudian dalam posisi dikurung dengan situasi seperti ini, jadi kami misalnya susah cari bahan makanan. Sekarang ini susah mencari sayur segar," kata Ayu.

"Kadang ada vendor (pedagang) yang datang ke asrama, tapi kan tidak semuanya 100% segar," katanya.

Ia mengakui dirinya sangat khawatir dengan pandemi yang memburuk.

"Kami khawatir sekali karena kasusnya melonjak, jadi takut ... ini membuat kami waspada," kata Ayu.

Banyak yang meyakini meroketnya kasus dipicu oleh festival-festival agama dan kampanye pemilu negara bagian, yang dihadiri banyak orang dan penyelenggara gagal memastikan protokol kesehatan benar-benar ditaati.

Pemerintah negara bagian dan federal mengeklaim situasinya masih bisa dikendalikan, namun banyak pihak mengatakan pemerintah telah "gagal mengantisipasi gelombang kedua" ketika situasi melandai antara Oktober 2020 hingga Februari 2021.

Diterbitkan di Berita

Fathor Rasi alinea.id

Meningkatnya kasus Covid-19 di India menyita perhatian dunia. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai upaya agar kasus Covid-19 di Tanah Air bisa terus dikendalikan sehingga tidak terjadi seperti di India.

"Yang pasti kita terus menerus mengedukasi masyarakat. Adanya larangan mudik itu kan salah satu upaya kita menjaga supaya mengurangi mobilitas,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Langkah antisipasi lainnya adalah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, khususnya di daerah-daerah tujuan mudik, daerah zona merah atau yang kasusnya meningkat.

Kemudian, penguatan testing, tracing, treatment terutama di daerah-daerah tujuan mudik.

Nadia menjelaskan, pemerintah juga terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70% dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus. 

“Kita tahu bahwa vaksin kan memberikan perlindungan kepada individu untuk dia tidak menjadi sakit. Kalaupun sakit, tidak parah atau berakhir kematian. Itu perlindungan yang diberikan,” kata Nadia.

Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa menahan diri sehingga tidak mudik. Nadia mengaku bisa memahami bahwa masyarakat menginginkan sekali bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.

“Tapi tentunya kita menahan diri jangan sampai kemudian terjadi pelonjakan kasus di kemudian hari. Kita tahu bahwa peningkatan kasus selalu berhubungan dengan mobilitas yang tinggi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sudah sekitar 17 juta dosis vaksin yang disuntikan sampai saat ini. “Orangnya itu ada 11.100.000 untuk dosis pertama dan dosis kedua 6,1 juta. Jadi sudah 17 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan,” ujar Nadia.

Jika vaksinasi semakin cepat dan banyak, atau 70% jumlah penduduk Indonesia sudah divaksin, maka kekebalan kelompok akan terjadi. Kondisi itu pasti akan menekan laju penularan Covid-19.

Fakta sekarang baru sekitar 11 juta orang yang divaksin atau 6% dari target. Kalau dibandingkan jumlah penduduk, angka itu masih kecil. Artinya belum cukup untuk memberikan perlindungan kekebalan kelompok.

Mengenai stok vaksin, Nadia mengungkapkan sebenarnya di April ini Indonesia mendapatkan dua sumber vaksin, yakni AstraZeneca dan Sinovac. AstraZeneca menunda pengiriman vaksin. India meminta menunda pengiriman karena ada peningkatan kasus.

"Jadi yang seharusnya vaksin dikirim April, itu baru bisa dikirimkan Mei. Jumlahnya tidak mencapai 11 juta juga, jadi akan dikirimkan kurang lebih sekitar 5 juta,” imbuhnya.

Dengan keterbatasan stok vaksin, pemerintah melakukan berbagai upaya. “Pemerintah memastikan vaksinasi pada Mei, vaksinnya betul-betul datang. Kemudian, meminta Biofarma untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” tutur Nadia.

Diterbitkan di Berita

Pada Minggu (18/4/2021), India mencatat rekor 234 ribu kasus corona baru dan 1.341 kematian dalam sehari, atau tiga kali lipat dari kasus harian Amerika Serikat-negara dengan kasus corona tertinggi di dunia.

Jumlah itu menjadikan total kasus corona di India melewati 14,5 juta dengan 175.649 kematian. New Delhi, kota berpenduduk lebih dari 20 juta orang, menjadi wilayah dengan kasus corona harian terbanyak di India.

Tak ayal, New Delhi mengikuti Kota Mumbai yang lebih dulu menerapkan penguncian wilayah dan menutup aktivitas publik dan bisnis non-esensial demi menekan angka penularan corona.

Fasilitas gym, mal, restoran, hingga tempat-tempat terkenal seperti Red Fort yang bersejarah dan menjadi tempat puluhan ribu orang biasanya berkumpul mendadak sepi. "Tidak ada satu orang pun yang muncul," kata petugas keamanan, Anil Dayan, seperti dikutip AFP.

Kepolisian New Delhi juga merazia kendaraan-kendaraan yang masih berlalu-lalang di ibu kota. Kendati demikian, Pemerintah New Delhi meminta penduduk jangan panik.

"Semua layanan publik esensial akan tersedia selama akhir pekan," kata Kepala Menteri New Delhi, Arvind Kejriwal. Selain Mumbai dan New Delhi, Maharashtra yang mencakup Gujarat, negara bagian Bangalore, dan Karnataka juga memberlakukan pembatasan serupa.

Sementara itu, negara bagian Uttar Pradesh, rumah bagi sekitar 240 juta penduduk, telah memerintahkan lockdown hanya selama satu hari pada hari Minggu.

India masih mencatat peningkatan penularan corona secara signifikan. Lebih dari seribu orang di India dinyatakan positif Covid-19 setelah perayaan ritual mandi di sungai alias Kumbh Mela beberapa hari belakangan.

Pihak berwenang melaporkan angka infeksi ini setelah melakukan tes terhadap 50 ribu peserta Kumbh Mela di kawasan Haridwar, Uttarakhand, dalam 48 jam belakangan.

Kumbh Mela menjadi salah satu penyumbang terbanyak kasus positif Covid-19 di India. Selain itu, warga India memang kerap tak mematuhi protokol kesehatan.

Negara pimpinan Narendra Modi ini pun kini menempati urutan kedua negara dengan kasus infeksi Covid-19 paling banyak, menyalip posisi Brasil sebelumnya.

Lonjakan kasus corona ini pun semakin mencekik petugas medis dan fasilitas kesehatan India. Sebagian besar rumah sakit telah kekurangan tabung oksigen dan obat-obatan yang diresepkan secara luas seperti Remdevisir dan Fabiflu.

Hal ini mendorong banyak warga putus asa sehingga nekat membeli obat di pasar gelap dengan harga selangit dan risiko produk palsu.

Media sosial India pun ramai dengan cerita para warganet yang putus asa mencari bantuan agar keluarganya bisa dirawat di rumah sakit karena Covid-19.

 

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - India menghentikan sementara ekspor vaksin AstraZeneca ke berbagai negara. Langkah ini karena negara tersebut lebih mengutamakan memasok dalam negeri dahulu. 

"(Penangguhan ekspor) adalah tindakan sementara. Permintaan domestik harus didahulukan," kata seorang sumber di kementerian luar negeri kepada wartawan BBC Soutik Biswas, Jakarta, Minggu (28/3/2021).

Seperti dilansir dari BBC, penangguhan ekspor vaksin AstraZeneca tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga akhir April 2021. Pekan lalu, 5 juta dosis vaksin pun telah dibatalkan ekspornya. Akibatnya suplai vaksin di berbagai negara akan terhambat, tak terkecuali Indonesia.

Penghentian ekspor vaksin AstraZeneca ini dipicu peningkatan kasus di baru di India. Pada hari Rabu tercatat pertambahan harian tertinggi tahun ini, dengan lebih dari 47 ribu kasus baru dan 275 kematian.

Untuk itu mulai 1 April 2021, India akan memvaksin warga negaranya yang berusia di atas 45 tahun. Diperkirakan akan banyak pejabat publik yang turut serta dalam program tersebut.

Serum Institute of India (SII) Pekan lalu mengatakan akan meningkatkan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi dari pemerintah setempat.

"Kami akan mencoba memasok lebih banyak nanti, berdasarkan situasi saat ini dan kebutuhan program imunisasi pemerintah di India," kata juru bicara SII. Selain itu, SII telah menunda pengiriman vaksin AstraZeneca ke Inggris, Brasil, Arab Saudi, dan Maroko.

Sebagai informasi, India telah mengekspor lebih dari 60 juta dosis vaksin ke 76 negara. Sejauh ini, sebagian besar adalah vaksin produksi AstraZeneca.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Diterbitkan di Berita
Halaman 4 dari 4